UNTUK INDONESIA
Pemerintah Diminta Tunjuk Wali Kota Medan Definitif
Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar berharap pemerintah pusat segera menunjuk Wali Kota Medan definitif.
Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Abyadi Siregar. (Foto: Tagar/Reza Pahlevi)

Medan - Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar berharap pemerintah pusat segera menunjuk Wali Kota Medan definitif. 

Kekosongan jabatan pasca tersangkanya Dzulmi Eldin, dikhawatirkan mengganggu pelayanan publik.

Menurut dia, dari perspektif pelayanan publik Pemerintah Kota (Pemko) Medan harus lebih meningkatkan pelayanan yang berintegritas.

"Saya percaya jajaran Pemko Medan, terutama ASN dari yang rendah sampai yang tinggi mampu menunjukkan pekerjaan yang baik, memberikan pelayanan publik yang jujur, berintegritas, dekat dengan masyarakat, tidak menyulitkan masyarakat," kata Abyadi, di Medan, Senin 21 Oktober 2019.

Dikatakan, setelah tiga Wali Kota Medan terjerat kasus hukum, kepala daerah selanjutnya harus bekerja dengan baik, sehingga persepsi masyarakat tidak buruk.

"Pemko Medan harus menunjukkan, bahwa mereka betul-betul bekerja dengan baik, sehingga persepsi publik yang selama ini buruk, berubah menjadi baik," katanya.

Wali kota harus segera didefinitifkan, ya itu lebih baik

Dia mengingatkan, dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan pelayanan publik, ada perbedaan mencolok jika dipegang wali kota definitif dan seorang pelaksana tugas.

"Semua ada mekanismenya. Wali kota harus segera didefinitifkan, ya itu lebih baik. Karena agar tidak mengganggu pelayanan publik. Kalau pelaksana tugas ada aturannya, definitif ada aturannya. Dan pelayanan publik juga ada jenjangnya, seperti pengerjaan proyek ada juga aturannya. Kekosongan kursi wali kota jangan sampai mengganggu pelayanan publik," kata dia.

Sebagaimana diketahui, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin ditetapkan sebagai tersangka setelah diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Medan.

Dia diamankan bersama beberapa orang lainnya, antara lain Kepala Sub Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar, Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari, ajudan Wali Kota Medan Aidiel Putra Pratama dan Sultan Solahudin pada Selasa 15 Oktober 2019.

Dalam perkara ini, Dzulmi diduga menerima sejumlah uang dari Isa Ansyari. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain Dzulmi Eldin, juga Syamsul Fitri Siregar dan Isa Ansyari.

Praktis roda pemerintahan pasca OTT KPK beralih ke tangan Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution. Namun sejauh ini, Akhyar belum menerima SK dari pemerintah pusat untuk menduduki jabatan pelaksana tugas apalagi wali kota definitif.[]

Berita terkait
KPK Geledah Ruangan Wali Kota Medan Hingga Sore
Hingga sore petugas KPK masih tampak memeriksa ruangan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Jumat 18 Oktober 2019.
Wakil Wali Kota Medan Belum Terima SK dari Mendagri
Akhyar Nasution belum menerima surat apapun dari Mendagri sebagai pelaksana tugas pasca OTT KPK Wali Kota Medan.
Daftar Kekayaan Wali Kota Medan, Bisa Beli 20 VellFire
Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin yang baru ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh KPK, memiliki kekayaan miliaran rupiah.
0
Ariel Tatum Jadi Penyanyi Tamu di Album Glenn Fredly
Penyanyi muda Ariel Tatum menjadi salah satu biduan tamu di album terbaru Glenn Fredly yang berjudul Romansa ke Masa Depan.