UNTUK INDONESIA
Pembangunan Kereta Gantung di Bromo Dapat Penolakan
PATRA Probolinggo telah mengirimkan surat terbuka kepada Gubernur Jatim terkait penolakan pembangunan kereta gantung di Gunung Bromo.
Wisatawan berswafoto di depan Gunung Bromo. (Foto: Tagar/Moh Badar Risqullah)

Malang – Rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Bromo oleh Pemprov Jatim terus mendapat penolakan. Kali ini datang dari Perkumpulan Penyedia Layanan Jasa Akomodasi Dan Transportasi Wisata (PATRA) Probolinggo yang mengirimkan surat terbuka kepada Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

”Kami tidak setuju dan menolak pembanganunan itu. Alasan pertama, ini (kereta gantung) akan mengganggu kawasan konservasi dan merusak nuansa alami kawasan kaldera Bromo,” kata Ketua PATRA Sukapura, Moch Solehan kepada Tagar saat konfirmasi Selasa 4 Februari 2020.

Adanya kereta gantung ini. Secara otomatis wisatawan akan beralih ke hal tersebut. Sehingga, kami akan sedikit atau kurang diminati.

Selain itu, Solehan menyebutkan beberapa alasan ketidak setujuan dan penolakannya terhadap rencana tersebut. Diantaranya yaitu akan berdampak pada pelaku jasa wisata di kawasan TNBTS. Tidak hanya kepada ratusan, mealinkan juga ribuan orang yang terancam kehilangan penghasilan.

”Adanya kereta gantung ini. Secara otomatis wisatawan akan beralih ke hal tersebut. Sehingga, kami akan sedikit atau kurang diminati,” kata dia.

Selanjutnya terkait dengan anggaran besar yang akan digunakan untuk pembangunan tersebut. Dia menyebutkan anggaran tersebut lebih ditekankan kepada pembenahan infrastruktur dan fasilitas di Bromo.

”Anggarannya hingga setengah Trilliun. Menurut kami, itu akan lebih baik untuk dialokasikan kepada penataan dan pengelolaan kawasan wisata Gunung Bromo,” tuturnya.

Alasannya, saat ini untuk fasilitas seperti ketersediaan air bersih, penambahan sarana toilet hingga sarana tempat ibadah masih terbilang kurang. Pembenahan itulah yang menurutnya lebih penting dan lebih bermanfaat.

”Termasuk itu juga minimnya fasilitas kesehatan. Misalnya seperti ambulan dan lainnya. Dan hal seperti itu lah yang semestinya harus diperhatikan demi kenyamanan pengunjung atau wisatawan di Bromo ini,” tegasnya.

Tak hanya itu, Sholehan juga mengkritik adanya rencana pembangunan kereta gantung sendiri tersebut. Selain rencana yang disebutnya mendadak dan cenderung dipaksakan serta tidak ada uji publik dan diskusi dengan semua pihak.

”Tidak ada itu. Terutama diskusi soal pembangunan ini. Tidak pernah dilakukan. Dari tingkat terkecil seperti kecamatan, daerah hingga ke atasanya, gak ada sama sekali,” ungkapnya.

Karena itulah, dengan adanya surat terbuka penolakan yang sudah dikirimnnya kepada Pemprov Jatim pada Senin 3 Februari 2020 kemarin. Dia berharap Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa bisa menganulir rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Bromo.

”Jangan lah mau dipaksakan di Bromo. Tolong yang masih asri dan alami di Bromo ini harus dipertahankan,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Pemprov Jatim saat ini mematangkan rencana pembangunan kereta gantung di Gunung Bromo tersebut. Rencana tersebut diwacanakan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa pada Juli 2019 lalu.

Adanya transportasi kabel itupun diharapkan bisa menjadi solusi minimnya akses di kawasan gunung dengan ketinggian 2.329 mdpl itu. Hingga kini, proses tersebut masih dalam proses kajian untuk kelayakannya. []

Berita terkait
Pemulangan Atlet Jatim dari China Ganggu PON Papua
Pemulangan atlet asal Jatim dari China akibat mewabahnya virus corona, sehingga KONI Jatim harus melakukan reorientasi Training Centre.
Polisi Temukan Kekerasan Korban Bullying di Malang
Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simarmata menyebutkan adanya dugaan kekerasan kepada korban saat dilempar beramai-ramai.
Polda Jatim Gagalkan Perdagangan Satwa Dilindungi
Polda Jawa Timur berhasil mengamankan lima orang dalam sindikat perdagangan satwa dilindungi senilai Rp 1,5 miliar.
0
Jadwal Imsak dan Buka Puasa DKI Jakarta, 1 Mei 2020
Berikut jadwal lengkap imsak, jam salat, dan buka puasa hari ini Jumat 1 Mei 2020, untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya