UNTUK INDONESIA
Pembangunan Daerah Rawan di Papua Berlanjut
Gangguan keamanan tak lantas menghentikan proses pembangunan infrastruktur di wilayah pegunungan tengah Papua.
Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo. (Foto: Tagar/Paul Manahara Tambunan)

Jayapura – Pembangunan infrastruktur di daerah rawan gangguan keamanan di Papua memasuki babak baru. Ini sebagaimana komitmen presiden untuk menuntaskan pembangunan jalan dan jembatan trans Papua yang sempat terhenti, pasca pembantaian pekerja PT Istaka Karya oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, pada 1 Desember 2018 lalu.

Komitmen itu pula yang diterjemahkan oleh Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jhon Wempi Wetipo saat membuka perayaan Hari Bakti PUPR ke-74 di Kota Jayapura, Papua, Selasa 3 Desember 2019.

Menurut Wempi, gangguan keamanan tak lantas menghentikan proses pembangunan infrastruktur di wilayah pegunungan tengah Papua. Malah Ia menyebut presiden telah mempunyai terobosan baru guna menuntaskan konektivitas antar daerah di Bumi Cenderawasih, pada 2020 mendatang.

Kita targetkan semua venue PON akan selesai sebelum pembukaan.

“Memang sudah ada rencana yang akan kita kerjakan, akan tetapi besok di Rapat Koordinasi kami bahas lagi. Pekerjaan yang belum selesai di periode sebelumnya akan kami tuntaskan dalam masa kepemimpinan presiden, lima tahun mendatang,” tegas Wempi Wetipo kepada sejumlah wartawan, usai memimpin upacara Hari Bakti PUPR.

Wamen PUPR yang juga putra asli Lembah Baliem, Wamena, ini mengharapkan semua pihak berkontribusi menjaga keamanan di Papua yang dikenal tanah damai. Sinergitas antar instansi dan masyarakat, kata Wempi, sangat diperlukan demi menyelesaikan pembangunan infrastruktur termasuk sejumlah venue PON XX Papua, 2020 mendatang.

Disinggung terkait sejumlah jembatan di beberapa titik rawan gangguan KKB yang dikerjakan oleh pihak TNI, Wempi menilai hal tersebut wajar dan tidak menjadi akar persoalan kesenjangan di daerah pegunungan. Ia pun menyatakan komitmennya dalam meminimalisir kesenjangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

“Tidak semua pekerja dilakukan oleh TNI. Besok kita akan Rakor dengan semua Balai yang ada di Papua untuk mengevaluasi semua pekerjaan,” jelasnya seraya menyatakan jika pelaksana pembangunan di Papua tidak melihat latar belakang suku atau golongan. Melainkan semangat kebersamaan yang dilandasi Bhinneka Tunggal Ika.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Gerius One Yoman mengatakan siap mendukung jalanya proses pembangunan di wilayah Papua. Kini, pihaknya tengah fokus pada pembangunan sejumlah venue PON yang akan dihelat pada 20 Oktober 2020 mendatang.

“Kita targetkan semua venue PON akan selesai sebelum pembukaan, baik di Timika, Merauke serta Kota dan Kabupaten Jayapura. Termasuk persediaan air bersih juga,” katanya. []

Baca juga: 

Berita terkait
Masyarakat Papua Diimbau Tak Gubris Acara 1 Desember
Seluruh masyarakat Papua diimbau tidak terhasut dengan rencana kelompok anti pemerintah untuk melaksanakan ibadah syukur di Lapangan Trikora.
Anggota DPR RI Ajak Dialog Pendukung Papua Merdeka
Anggota DPR RI Yan Permenas Mandenas mengajak persoalan Papua diselesaikan dialog. Pertikaian yang terjadi selama ini hanya merugikan rakyat Papua.
7000 Pemilih Pilkada Keerom Papua Tak Punya e-KTP
7000 pemilih di Keerom, Papua belum melakukan perekaman e-KTP. Jika masalah tersebut tidak tertangani maka mereka tidak bisa ikut di Pilkada 2020.
0
Kurang Fokus, PSM Kalah Lawan Persela Lamongan
Akibat kurang fokus, PSM kembali menelan kekelahan 3-1 saat bertandang ke kandang Persela Lamongan dalam lanjutan liga 1 pekan ke 31.