Surabaya - Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur (Jatim) hingga triwulan ketiga 2019 masih di atas nasional. Hal itu terlihat dari produk domestik regional bruto (PDRB) Jatim yang mampu memberikan kontribusi 14,92 persen terhadap PDB nasional. "Pertumbuhan ekonomi Jatim hingga triwulan III berada di angka 5,52 persen, lebih tinggi sedikit dibandingkan tahun lalu yang mencapai 5,50 persen," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam refleksi akhir tahun 2019 Pemprov Jatim di kantor gubernur Jatim, Minggu 29 Desember 2019.
Khofifah sangat mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Jatim yang sangat solid melampaui nasional. Kekuatan ekonomi di Jatim dari kekuatan kredit UMKM (usaha mikro kecil dan menengah), perdagangan antar daerah serta perdagangan antar propinsi. "Ini yang patut kita banggakan,” jelasnya.
Tak hanya itu saja, kinerja sektor peternakan Jatim terus menjadi penompang terhadap nasional. Seperti meningkatkan populasi sapi untuk menuju swasembada daging yang kini berkontribusi 28 persen terhadap nasional. Salah satu upayanya adalah revitalisasi bank sperma untuk mendukung optimalisasi pelayanan inseminasi buatan (IB) untuk sapi.
"Termasuk distribusi semen beku sapi di 38 kabupaten/kota. Ini kalau diikuti oleh provinsi yang lain, target Indonesia swasembada daging bisa tercapai," ucap Khofifah.
Terkait rencana penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 190 triliun di tahun 2020, ia mengatakan KUR akan disalurkan oleh bank-bank yang beroperasi di Jatim dengan sasaran para pelaku UMKM dan wirausaha baru. Hal ini mengingat pada tahun 2019 pertumbuhan kredit UMKM di Jatim lebih bagus (11,3 persen) dibanding Non UMKM (6,4 persen).
"Coba bayangkan nanti jika KUR itu berjalan, UMKM tentu tumbuh pesat. Akan banyak pelaku usaha baru yang masing-masing, misalnya, memiliki dua asisten saja, maka dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menekan angka kemiskinan di Jatim," terangnya Khofifah.
Khofifah menambahkan di bidang infrastruktur, Pemprov Jatim akan melaksanakan Perpres 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur. Terkait Perpres ini ada 218 proyek dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 294 triliun. Perinciannya di Gerbangkertosusila 77 proyek dengan total Rp 171,4 triliun.
Kemudian di Bromo Tengger Semeru 47 proyek dengan kebutuhan anggaran Rp 38 triliun, Selingkar Wilis dan Lintas Selatan 44 Proyek senilai 36,436 triliun. Selain itu 24 proyek di selingkar Ijen (Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Jember) dengan kebutuhan anggaran Rp 36 triliun dan 26 proyek di Madura dan kepulauan Rp 6,5 triliun.
Untuk mengawal pelaksanaan Perpres itu, Pemprov membentuk Provincial Project Management Office (PPMO). "Awal tahun ini kami akan road show ke kementerian terkait untuk mengawal berjalannya Perpres 80/2019 ini, karena April 2020 nanti sudah dibahas Rencana APBN 2021," kata Khofifah.[]
Baca Juga:
