Jakarta, (Tagar 26/6/2018) - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan adanya oknum TNI, Polri, maupun Badan Intelejen Negara (BIN) yang selama ini tidak bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Pernyataan SBY itu pun mendapatkan reaksi beragam dari politisi. Seperti Ketua Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) Ace Hasan Syadzily, dia meminta Presiden Keenam Indonesia itu untuk menunjukkan langsung oknum-oknum yang dinilainya tidak netral dalam Pilkada.
Buktikan, Tunjuk Langsung
"SBY harus menunjukkan batang hidungnya siapa oknum yang dimaksud. Kalau benar itu dilakukan, maka mereka telah melanggar UU Pilkada," tegas Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada Tagar melalui pesan WhatsApp, Senin (25/6).
Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini, SBY pun sebaiknya segera melaporkan temuannya pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Agar oknum yang dimaksud SBY, mendapatkan sanksi atas perbuatannya.
"Jika benar apa yang disampaikan SBY tentu pihak BIN, POLRI, TNI dan ASN yang terlibat harus segera dilaporkan ke Bawaslu. Mereka dapat diberikan sanksi dari pemberian teguran hingga dipecat dari keanggotaannya," jelas Ace.
Sebab, memang sudah seharusnya TNI, Polri, maupun BIN menjaga netralitasnya dalam Pilkada, yang akan dilaksanakan serentak pada 27 Juni mendatang.
"Ya, sudah seharusnya alat negara seperti POLRI, TNI, BIN dan ASN tidak boleh berpolitik dan menunjukkan netralitasnya," tandas Ace.
Berbeda dengan Partai Golkar, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay meyakini pernyataan SBY tersebut memang valid. Mengingat, SBY merupakan mantan perwira tinggi di TNI yang bisa saja mendapatkan informasi dari internal.
"Sebagai mantan perwira tinggi TNI, SBY dinilai memiliki data yang valid. Bisa saja informasi yang diperoleh itu, langsung dari internal TNI, Polri, dan BIN," jelasnya saat dihubungi Tagar, Senin (25/6).
Meski yakin SBY punya data valid, Wakil Ketua Komisi IX DPR ini tetap mendorong SBY untuk segera membuktikan tudingannya. Agar tidak menimbulkan sangkaan-sangkaan lain yang bisa membuat pembicaraan baru di publik.
"Saya mendorong SBY membuktikan tudingan tersebut. Sebagai mantan presiden, SBY diyakini tidak asal berbicara. Pasti ada fakta dan bukti," tutur Saleh.
"Jangan dibiarkan masyarakat menerka-nerka tidak karuan. Bisa menimbulkan pergunjingan yang tidak baik," tukasnya. Ia pun mempersilakan ketiga lembaga terkait yakni TNI, Polri dan BIN untuk untuk menyanggah tudingan SBY, dengan bukti dan fakta yang ada.
SBY Lebay
Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai pernyataan SBY tersebut berlebihan, dengan menuding adanya oknum TNI, Polri, maupun BIN tidak netral dalam Pilkada.
"Agak lebay sih pernyataan SBY ini," ucap Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira singkat pada Tagar, Senin, (25/6).
PDIP pun menurutnya memilih tidak akan membalas pernyataan SBY, yang terkesan hanya rekaan SBY saja. "Tidak perlu menanggapi pernyataannya. Karena tidak ada indikasi, ini hanya rekaan SBY saja," tegas Anggota Komisi I DPR itu.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan adanya oknum TNI, Polri, maupun Badan Intelejen Negara (BIN) yang tidak bersikap netral, dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) saat ini.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat konferensi pers kampanye akbar pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi.
"Yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, TNI, dan Polri itu nyata adanya. Ada kejadiannya, bukan hoaks," ujar SBY di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6).
"Dan, kalau ada kesalahan tidak ada prajurit yang salah, tidak ada anggota yang salah. Yang salah adalah petinggi-petingginya keblinger," ucap SBY. (nhn)
