Medan - PDIP Sumatera Utara dipastikan tidak akan menutup koalisi atau kerja sama dengan partai apapun dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan berlangsung 9 Desember 2020 mendatang.
"Kami PDIP Sumatera Utara tetap membuka ruang untuk berkoalisi dengan partai lain dalam memilih calon kepala daerah," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) PDIP Sumatera Utara, Mangapul Purba di Medan pada Senin, 20 Juli 2020.
Hanya saja kata dia, ada ketentuan yang harus dilewati. Misalnya, PDIP harus sebagai partai pengusung, dan bukan partai pendukung.
"Contohnya pilkada di Kota Pematangsiantar, kami sebagai partai pengusung, jadi tidak masalah berkoalisi dengan partai pendukung lainnya," tuturnya.
Sedangkan untuk di Kota Medan, apakah PDIP akan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat yang telah mengusung Akhyar Nasution dan telah memenuhi kursi untuk mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota Medan, Mangapul enggan berkomentar lebih jauh. Dia hanya menyebut bahwa keputusan ada di DPP.
"Kalau kami sebagai pengusung, maka kami tidak menutup silaturahmi dengan teman-teman dari PKS dan Demokrat. Namun, jika sebagai pendukung, maka kami tidak akan berkoalisi dengan kedua partai itu. Ini sudah keputusan partai. Mengenai calon yang akan dipilih untuk di Kota Medan, biarlah DPP yang memutuskan. Apakah memilih Pak Akhyar atau Pak Bobby atau yang lainnya," ucapnya.
Dalam kegiatan pengkaderan, kami selalu kedepankan kesadaran untuk menyelesaikan masalah rakyat
Akhyar sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota Medan telah diusung oleh Partai Demokrat yang memiliki empat kursi dan PKS tujuh kursi di DPRD Kota Medan. Dengan koalisi kedua partai tersebut maka syarat mengajukan calon, yakni 10 kursi telah terpenuhi.
Sebelumnya, Pelaksana Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Djarot Syaiful Hidayat menyebut banyak menerima aspirasi agar tidak bekerja sama dengan PKS dan Demokrat.
"Partai mengambil keputusan atas dasar pertimbangan ideologis bagaimana Pancasila dijalankan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Aspirasi untuk tidak bekerja sama dengan Partai Demokrat dan PKS banyak saya terima," kata dia.
Menurut Djarot hal tersebut positif, di mana Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan, dan itu sehat bagi demokrasi. PDIP kata dia terus mendorong kerja sama politik dengan seluruh partai pengusung pemerintahan Jokowi.
"Apa yang terjadi dengan sikap politik yang tidak jauh beda antara Demokrat dan PKS, justru memberikan peta ke depan bagaimana kedua partai itu semakin beriringan dalam kerja sama politik yang berbeda dengan arah PDIP," ungkap Djarot.
Anggota DPR RI ini juga menyebut PDIP di dalam setiap kaderisasi selalu mengedepankan pentingnya kesadaran ideologi berdasarkan Pancasila, kesadaran politik, dan kesadaran organisasi.
"Jadi kami putuskan untuk tidak bekerja sama dengan PKS dan Demokrat. Dalam kegiatan pengkaderan, kami selalu kedepankan kesadaran untuk menyelesaikan masalah rakyat, dan kesadaran di dalam kehidupan berbangsa yang satu, namun dengan keanekaragaman sebagai rahmat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa," terangnya.[]