Makassar - Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan melaporkan massa yang membakar bendera PDIP dalam aksi unjuk rasa penolakan atas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Juni lalu.
"Pembakaran bendera merupakan pelecehan dan perbuatan tersebut merupakan bentuk penghinaan kepada partai kami," ujar Andi Walinga, selaku Kepala Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPD PDIP Sulsel, Sabtu, 27 Juni 2020.
Terus rapatkan barisan! Tempuhlah jalan hukum, perkuat persatuan dengan rakyat, karena rakyatlah cakrawati partai.
Walinga menyebut, dengan adanya laporan yang masuk ke pihak yang berwenang, semoga pelaku aksi pembakaran bendera PDIP dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
"Kami memohon kepada Kapolda Sulsel untuk mengusut tuntas pelaku aksi yang membakar simbol partai kami," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga telah mengeluarkan surat perintah untuk para kadernya agar segera merapatkan barisan dan menempuh jalur hukum.
"Terus rapatkan barisan! Tempuhlah jalan hukum, perkuat persatuan dengan rakyat, karena rakyatlah cakrawati partai. Sekali merdeka, tetap merdeka! Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh!" perintah Megawati dalam keterangan tertulisnya. []
