Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menempati Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian PDT) selama tiga periode berturut-turut.
Namun, Politikus PDIP Masinton Pasaribu sempat menyatakan partainya mengincar kursi menteri di sektor hukum, pertanian, dan pedesaan. Hal itu menyiratkan bahwa ke dua partai ini saling berebut posisi Kementerian PDT.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PKB Lukman Edy menyerahkan keputusan kepada Presiden Joko Widodo. Mantan anggota DPR ini mengungkapkan, semua partai berhak merekomendasikan posisi dalam pemerintahan.
Tetapi karena bukan milik PKB, maka semuanya dikembalikan kepada kebijakan Presiden Jokowi
"Yang saya pahami, Pak Jokowi sangat terbuka menerima usulan dari semua pihak. Bukan saja partai yang terlibat langsung dalam mengusung pasangan Jokowi- Maruf, tetapi partai lain, ormas, relawan, perguruan tinggi, lembaga-lembaga negara, dan perseorangan juga beliau membuka pintu untuk itu," kata Lukman kepada Tagar, Senin 12 Agustus 2019.
Politikus senior ini menyebut, sejak dipegang oleh kader PKB, Kementerian PDT dapat menurunkan kesenjangan. Lukman mengatakan, partainya berhasil melahirkan prestasi untuk Negara.
"Karena selama ini menjadi portofolio PKB maka banyak resources kita yang sangat memahami urusan pedesaan ini, dan nyata bahwa kementerian ini signifikan menyumbangkan menurunkan kesenjangan dan gini ratio kita," tuturnya.
Namun, mantan Menteri PDT di era SBY ini menyadari, jika partainya tak berhak menguasai jabatan selamanya.
"Tetapi karena bukan milik PKB, maka semuanya dikembalikan kepada kebijakan Presiden Jokowi. Beliau pasti mempertimbangkan segala aspek," kata Lukman.
Hingga saat ini, PKB belum memastikan akan meminta berapa jatah kursi pada kementerian di masa kepemimpinan Jokowi jilid II. []
