Surabaya - Jelang hari pencoblosan, pasien Covid-19 yang dirawat di sejumlah Rumah Sakit rujukan utama, seperti RS Lapangan Kogabwilhan II Indrapura (RSLKI) Surabaya terancam kehilangan hak pilih. Pasalnya, hingga H-1 belum ada petugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melakukan pendataan.
Kepala RSLKI Surabaya, Laksma Dr dr I Dewa Gede Nalendra Djaya Iswara membenarkan jika belum ada petugas KPU yang datang untuk melakukan koordinasi dan pendataan pasien Covid-19 yang memiliki hak suara di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya.
Padahal pasien kita cukup banyak yang juga asli Surabaya. Jumlah pasien 240, anggap saja 75 persen, 150 orang Surabaya.
"KPU Belum ada datang ke saya (untuk pendataan dan koordinasi). Kita tidak tahu, tidak ada," ujarnya kepada Tagar saat dihubungi melalui selulernya, Selasa, 8 Desember 2020.
Padahal, kata Narendra, pihaknya berharap petugas KPU, termasuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melakukan komunikasi. Ia mengaku dari 240 pasien yang dirawat di RSKLI Surabaya ada sekitar 150 warga Surabaya.
Baca juga:
- Sisa 2 Hari, KPU Surabaya Baru 80 Persen Distribusi Form C6
- 1022 Personel Polisi Amankan 5182 TPS di Surabaya
- Bawaslu Surabaya Tindak Lembaga Survei Tak Terdaftar di KPU
"Padahal pasien kita cukup banyak yang juga asli Surabaya. Jumlah pasien 240, anggap saja 75 persen, 150 orang Surabaya," tuturnya.
Ia tidak tahu kenapa tidak ada petugas KPU datang dan berkoodinasi di RSKLI Surabaya.
"Atau mereka takut kali, karena di sini zona merah," kata dia sambil bercanda
Sementara itu, Dirut RSUD dr Soetomo, dr Joni Wahyuhadi mengaku sudah berkoordinasi dengan KPU Surabaya terkait mekanisme pencoblosan bagi pasien Covid-19 yang dirawat. Untuk itu, dirinya menyerahkan kepada KPU Surabaya apakah akan mengirim petugas TPS.
"Saya sudah koordinasi dengan KPU. Nanti KPU yang atur soal lembar A5 (surat suara)," kata dia.
Ia tidak tahu apakah pasien Covid-19 maupun tenaga kesehatan yang bertugas bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada Surabaya atau tidak.
"Tergantung dari KPU apakah ada surat suaranya atau tidak karena kita enggak dikasih TPS sendiri," tutur dia.
Joni mengaku tidak mempunyai data berapa pasien Covid-19 yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Surabaya.[]
