Bandung - DPD Partai Gerindra Jawa Barat menyatakan sikap menolak terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Itu disebabkan karena arahan DPP Partai Gerindra yang memerintahkan partai besutan Prabowo Subianto yang ada di daerah harus ikut menolak revisi UU KPK ini.
"Ya, DPD Partai Gerindra Jawa Barat menyatakan sikap menolak revisi UU KPK. Kami ikut arahan DPP Partai Gerindra di pusat," kata Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Daddy Rohanady saat dihubungi Tagar di Bandung, Senin, 16 September 2019.
Daddy enggan menjelaskan alasan penolakan partai Gerindra ini secara detail. Apalagi, melihat polemik revisi UU KPK ini banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat.
Dia menegaskan sikap DPD Partai Gerindra Jawa Barat yang menolak revisi UU KPK ini sesuai arahan pusat.
Menolak revisi UU KPK ini pandangan saya pribadi. Itu murni pandangan atau pendapat pribadi. Titik!
Sementara, Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra Ihsanudin mengakui secara pribadi menolak revisi UU KPK. Meskipun, ada arahan dari DPP Partai Gerindra di Jakarta.
"Menolak revisi UU KPK ini pandangan saya pribadi. Itu murni pandangan atau pendapat pribadi. Titik!," ujar Ihsanudin.
Dia memandang hal tersebut bisa menjadi indikasi pelemahan KPK. Jika dilihat dari daftar inventarisasi masalah atau DIM yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR, yang dinilai memiliki kecenderungan untuk memperlemah kinerja lembaga tersebut.
"Apa alasan di atas tidak cukup rasional? Itu murni pandangan saya. Saya menolak kinerja KPK yang dilemahkan. Tetapi bukan berarti KPK dalam perjalanannya tidak bermasalah. Tebang pilih dan OTT di bawah Rp 1 Miliar adalah persoalan," ucap dia.
Dia menyebutkan alasan lain terhadap penolakan revisi UU KPK ini, dilihat dari penunjukkan langsung anggota Dewan Pengawas KPK oleh pemerintah. Padahal, seharusnya pembentukan Dewan Pengawas KPK harus diisi oleh tokoh masyarakat, akademisi atau aktivis anti korupsi.
"Penunjukkan oleh pemerintah itu rentan menjadi pintu masuk intervensi pemerintah untuk melemahkan KPK," tuturnya.
Ihsanudin juga tak mau menjelaskan alasan politis partai ini menolak revisi UU KPK secara gamblang. Namun, bentuk sikap penolakan ini murni dari sikap pribadinya, bukan atas dasar arahan DPP Partai Gerindra.[]
Baca juga:
- Dukungan Revisi UU KPK Terus Mengalir di Kota Makassar
- Mahfud MD Sepakat dengan Jokowi Soal Revisi UU KPK
