Oleh: Eko Kuntadhi*
Papua mendadak panas dingin. Mulanya adalah gesekan masyarakat dengan mahasiswa asal Papua di berbagai kota. Mahasiswa Papua memanfaatkan momen perayaaan 17 Agustus untuk melancarkan aksi. Sementara masyarakat yang semangat nasionalismenya sedang meninggi merespon dengan keras. Sedikit gesekan menyebabkan suasana agak panas.
Lalu bermacam video dan informasi beredar. Juga informasi bernuansa provokasi dari beberapa aktivis LSM yang terus memercikkan api kemarahan rakyat Papua.
Gesekan ini yang kemudian menyulut demo di Papua. Sampai kemarin beberapa wilayah masih bergejolak. Bahkan tuntutan kemerdekaan Papua mulai disuarakan. Meski di Papua sendiri juga isu kemerdekaan sebetulnya samar-samar saja.
Jika diperhatikan, sepertinya ini bukan reaksi spontan. Mengerahkan ribuan rakyat Papua turun ke jalan bukan perkara mudah. Butuh waktu tidak sebentar untuk mengerahkan mereka memasuki jalan-jalan kota. Tidak heran jika ada yang beranggapan bahwa sebetulnya aksi di Papua itu sudah dirancang sebelummya. Bukan hanya sebagai reaksi gesekan mahasiswa dan masyarakat di Surabaya, misalnya.
Tuntutan kesejahteraan dan perlakuan adil yang mengemuka dalam aksi tersebut sebetulnya agak aneh juga. Iya, selama Orde Baru Papua merupakan daerah yang dianak tirikan. Tapi justru dengan hadirnya UU Otonomi khusus 2001 lalu disempurnakan pada 2008, Papua dan Papua Barat mendapat perlakuan spesial yang berbeda.
Untuk kepala daerah, misalnya. Hanya Papua yang terang-terangan menyatakan bahwa kepala daerah harus putra asli daerah. Ini dipastikan dengan kehadiran Majelis Rakyat Papua yang berhak menelisik pasangan calon pemimpin daerah. Artinya putra daerah Papua bisa menjadi kepala.daerah di Papua dan wilayah lain di Indonesia. Sementara orang lain tidak bisa menjadi kepala daerah di Papua.
Apalagi Presiden Jokowi. Baginya Papua bukan anak tiri, justru anak emas. Presiden memberikan perhatian besar kepada Papua. Hanya Jokowi yang selama empat tahun kepemimpinannya delapan kali bolak balik ke Papua. Bahkan sampai ke wilayah paling terpencil. Presiden ingin memastikan pembangunan infrastruktur di sana sampai memastikan harga bensin sama seperti di Jawa.
Selama diberlakukan otonomi khusus, pemerintah pusat menyalurkan dana yang cukup besar kepada Provinsi Papua dan Papua Barat untuk diolah. Selama delapan tahun terakhir saja sudah sekitar Rp 105 triliun yang digelontorkan. Bahkan sejak ditetapkan pada 2001, dana itu terus meningkat saban tahun.
Sampai sekarang, KPK misalnya, tidak pernah terdengar mengusut kasus yang melibatkan elit Papua.
Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, selama 8 tahun ini setiap penduduk Papua dan Papua Barat mendapat Rp 25 juta. Ini di luar APBD dan deviden yang diterima dari Freeport, misalnya. Plus ditambah anggaran infrastruktur penunjang lain yang disiapkan pemerintah. Apalagi Jokowi menetapkan 10 persen kepemilikan Freeport sebagai hak rakyat Papua. Mestinya dana sebesar gajah itu bisa mengangkat kesejahteraan rakyat Papua.
Tapi kenapa soal kesejahteraan Papua tetap menjadi masalah. Beberapa tahun lalu malah ditemukan problem gizi serius di Asmat. Inilah yang membuat pemerintah pusat berencana melakukan audit khusus dana otonomi khusus Papua. Apakah pengelolaanya sudah benar.
Artinya kebijakan pemerintah untuk memberikan ruang besar kepada Papua untuk mandiri dan relatif otonom ternyata kurang maksimal hasilnya. Orang mencurigai, elit-elit Papua tidak bisa menerjemahkan kebijakan itu untuk mendorong kemajuan. Di sisi lain, problem paling akut adalah dana-dana besar itu justru hanya dinikmati segelintir elit saja.
Usul untuk melakukan evaluasi peruntukan dana otonomi khusus Papua ini bukannya mudah. Elit-elit Papua yang terbiasa tidak tersentuh mungkin saja kali ini merasa terusik. Meski nuansa keanehan ketika dilakukan perbandingan antara besaran dana dengan hasil yang didapat rakyat Papua, tetap saja tangan pemerintah pusat agak sulit menyentuhnya. Padahal dana itu digelontorkan langsung gelondongan, bukan bertahap seperti wilayah khusus lain.
Sampai sekarang, KPK misalnya, tidak pernah terdengar mengusut kasus yang melibatkan elit Papua. Padahal persoalan akut yang menjadi rahasia umum adalah tingkat akuntabilitas penggunaan dana yang besar itu.
Melihat lanskap sosiologi masyarakat Papua yang sangat bergantung pada elitnya, tampaknya bukan persoalan terlalu sulit mengerahkan mereka untuk menekan pemerintah pusat. Isu bahwa dana alokasi khsusus akan terhenti pada 2021 juga ikut menyemarakkan semangat. Tujuannya sebagai bargaining elit Papua kepada pemerintahan Jokowi.
Kita bisa membaca demonstrasi yang meledak di Papua saat ini dalam kacamata itu. Apalagi mahasiswa Papua sebetulnya juga mewakili kepentingan elit Papua, bukan melulu menyuarakan aspirasi rakyat. Jadi gerakan yang terjadi di Papua bisa direkam sebagai desakan kepada pemerintah pusat untuk meneruskan gelontoran dana otonomi khusus dan jangan pernah berniat mengevaluasinya.
Belum lagi kepentingan luar yang dimainkan atas nama persatuan negara-negara Malenesia. Negara-negara kecil yang sebagian besar kesejahteraanya jauh di bawah Papua itu, mencoba menekan pemerintah Indonesia. Sidang umum PBB Desember nanti menjadi tujuannya agar masalah Papua dibicarakan di forum internasional. Tentu saja gampang dibaca, ada negara besar yang berada di belakang mereka.
Yang menderita adalah rakyat Papua. Seberapapun pemerintah pusat menggelontorkan dana, dan selembut apa pun pendekatan yang dilakukan, tetap saja tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat Papua. Padahal dengan otonomi khusus ini, soal kesejahteraan lebih banyak menjadi urusan Pemda ketimbang pemerintah pusat.
Inilah masalah serius di Papua.
Tidak ada jalan lain, selain membuka ruang isolasi akibat minimnya infrastruktur dengan terus-menerus membangun tanah paling timur Indonesia itu. Agar peradaban makin terbuka dan rakyat Papua tidak melulu terikat pada elit-elitnya yang sering mengabaikan mereka.
*Pegiat Media Sosial
