Panglima Gatot Dicopot Gegara Perintahkan Putar Film G30S/PKI

Gatot Nurmantyo buka suara soal pencopotan dirinya sebagai Panglima TNI di tahun 2017. Hal itu karena dia perintahkan jajaran putar film G30S/PKI.
Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo saat deklarasi KAMI di Jawa Barat, 7 September 2020. (Foto: Instagram/nurmantyo_gatot.

Jakarta - Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo buka suara soal pencopotan dirinya sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) di penghujung tahun 2017. Gatot mengatakan, pencopotan terhadapnya lantaran memerintahkan seluruh jajarannya di TNI untuk memutar film G30S PKI.

Dia menjelaskan, perintah yang diberikannya bertujuan agar jajarannya maupun masyarakat mengetahui sejarah tentang gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pasalnya, ia melihat gelagat kebangkitan PKI gaya baru.

Saya bilang terima kasih, tapi justru saya tegas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan benar-benar saya diganti

Gatot menuturkan, gerakan itu semakin terlihat sejak penghapusan materi sejarah tentang G30S PKI di seluruh sekolah dan semua strata tingkatan pendidikan pada tahun 2008. Hal itu diungkapkan di akun YouTube Hersubeno Poin, seperti dikutip Tagar, Selasa, 22 September 2020.

"Pada saat saya panglima TNI, saya melihat itu semuanya. Maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S PKI," kata Gatot.

Setelah itu, dia mengakui bahwa dirinya mendapatkan peringatan dari salah seorang sahabatnya yang ada di Partai PDI Perjuangan.

"Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja partai PDIP, menyampaikan, Pak Gatot hentikan itu, kalau tidak Pak Gatot akan diganti. Saya bilang terima kasih, tapi justru saya tegas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan benar-benar saya diganti," kata dia.

Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini menegaskan, kebangkitan PKI semakin terlihat dengan adanya Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), dan pergantian hari kelahiran Pancasila 1 Juni.

"1 Juni ini adalah konsep Trisila dan Ekasila yang disampaikan oleh Bung Karno. Dalam pasal 29 UUD 1945 itu mengatakan bahwa dasar negara Indonesia adalah berketuhanan yang maha esa. Tetapi dalam RUU HIP diganti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dikatakan dasar adalah, bahwa sila yang pertama itu mendasari sila ke-2, 3, 4, dan 5. Itu ketuhanan yang maha esa," ucapnya.

Dia beranggapan, hal itu merupakan isi dari manifesto yang disampaikan oleh DN Aidit pada Tahun 1963.

"Jadi, kalau Pancasila ini akan diubah, sedangkan dalam pembukaan UUD 1945 mengatakan bahwa dasar negara adalah ketuhanan yang maha esa dan seterusnya. Kalau Pancasila diganti, berarti telah merubah negara ini. Siapa lagi kalau bukan itu adalah PKI," katanya.

"Kejadian yang lain-lainnya itu akan memperjelas semuanya. Bahkan sekarang pun tidak dihapus, tetapi ditunda saja. Mereka bersikeras seperti ini," ucap Gatot menyambung perkataan di atas.[]

Berita terkait
Parpol Belum Tentu Lirik Din Syamsuddin - Gatot Nurmantyo
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Din Syamsuddin, dan mantan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo belum tentu dilirik partai politik meski populer.
Bamsoet Bahas Isu Kebangkitan PKI, Terangkan RUU HIP
Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) tidak akan menghidupkan PKI komunisme.
Tudingan G30S/PKI dalam Aksi #GejayanMemanggil Jilid 2
Aksi #GejayanMemanggil Jilid 2 dituding bermomentum G30S/PKI, namun hal tersebut tidak ada kausalitasnya. Bahkan ada tuduhan FPI dan HTI ikut aksi.
0
Hasil Pertemuan AHY dan Surya Paloh di Nasdem Tower
AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah tiga kali ke Nasdem Tower kantor Surya Paloh. Kesepakatan apa dicapai di pertemuan ketiga mereka.