Pandemi di Depok Karena Tidak Ada Batas Wilayah

Kehidupan warga Kota Depok, Jabar, sebagai warga commuter (pengulang-alik) jadi salah satu faktor yang membuat Kota Depok rawan penularan Covid-19
Wali Kota Depok, Mohammad Idris, sampaikan kondisi dan perkembangan Covid-19 Depok pada Launching Gerakan Dua Juta Masker di Depok bersama Mendagri Tito Karnavian (Foto: Istimewa/berita.depok.go.id).

Depok - Wali Kota Depok, Mohammad Idris, meminta Pemerintah Pusat merancang kebijakan bersama untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek). Sebab, menurut Wali Kota, masyarakat di lima wilayah tersebut bersifat commuter (pengulang-alik).

"Warga Jabodetabek, khususnya Depok bersifat commuter. Hal itu menjadi salah satu faktor Kota Depok rawan terjadi penularan Covid-19," kata Mohammad Idris saat menyampaikan kondisi dan perkembangan Covid-19 Depok pada Launching Gerakan Dua Juta Masker di Depok bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, belum lama ini.

Selain sifat warganya yang commuter, Mohammad Idris sebut faktor lain yaitu tidak ada akses pembatas antar wilayah. Untuk itu, diperlukan kebijakan bersama agar penyebaran Covid-19 dapat terkendali. "Dengan adanya kebijakan ini, percepatan penanganan Covid-19 akan lebih efektif dilakukan," katanya.

Di tempat yang sama, Mendagri Tito Karnavian membenarkan pernyataan Wali Kota Depok, Mohammad Idris, bahwa Jabodetabek khususnya Kota Depok tidak memiliki pembatas wilayah yang jelas. Tidak hanya itu, kepadatan penduduk juga menjadi faktor lain, sehingga sulit mengawasi mobilitas warganya.

"Kota Depok berbeda dengan Papua atau Belitung yang memiliki pembatas alam yang jelas berupa bukit dan pantai. Jadi mudah saja menutup akses warga untuk keluar ataupun masuk wilayah tersebut," jelasnya.

Karena itu, menurut Tito, penanganan Covid-19 di Kota Depok tidak bisa dilaksanakan sendiri, perlu dibuat kebijakan kolaborasi dengan daerah di sekitarnya. Sementara itu, dirinya sudah menyampaikan hal tersebut kepada Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Anis Baswedan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Gubernur Banten, Wahidin untuk membuat kebijakan bersama atau serentak.

"Ketika satu wilayah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Bersar (PSBB), maka wilayah lain harus melakukan hal yang sama. Jangan sampai penyebaran Covid-19 seperti bola pingpong. Ketika Depok turun, Jakarta naik atau sebaliknya," ujar Tito (berita.depok.go.id). []

Berita terkait
PHBS di Depok Jaya Dukung Penanganan Covid-19
Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) digencarkan di Kelurahan Depok Jaya, Kota Depok, untuk dukung penanganan Covid-19
Depok Optimalkan Kampung Siaga Covid-19 Berbasis RW
Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Kota Depok dioptimalkan peran Kampung Siaga Covid-19 berbasis RW
Pandemi Covid-19 Depok Siagakan Posyandu Keliling
Untuk meningkatkan pelayanan kepada ibu hamil dan balita di masa pandemi Covid-19 Pemkot Depok jalankan Posyandu Keliling (Posling)
0
Melihat Epiknya Momen Malam HUT DKI Jakarta Lewat Lensa Galaxy S22 Series 5G
Selain hadir ke kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam agenda perayaan HUT DKI Jakarta, kamu juga bisa merayakannya dengan jalan-jalan.