Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zainuddin Maliki menyinggung ketegasan Pemerintah Jokowi dalam penanganan Covid-19. Dia menilai persebaran virus corona makin mengkhawatirkan. Untuk itu, pemerintah disarankan perlu tegas dalam menjalankan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Bahkan, jelang bulan Ramadan dan musim mudik lebaran, pemerintah dianggapnya masih belum ada ketegasan untuk memutus rantai corona.
Baca juga: Jokowi Datangkan Mesin Penguji Virus Corona
Jangan terjadi lagi, pemerintah hanya tegas kepada warganya sendiri, tetapi tidak tegas mencegah masuknya pendatang.
"Tidak masalah kalau tidak mau pakai istilah lockdown. Pakai apapun istilahnya. Di saat seperti sekarang yang dibutuhkan adalah ketegasan di lapangan," kata Zainuddin melalui pernyataan tertulis yang diterima Tagar, Sabtu, 4 April 2020.
Dia menyebut serangan Covid-19 masih belum tertanggulangi, karena korban masih terus bertambah. Data Sabtu, 4 April 2020, tercatat sebanyak 2.092 positif corona, sedangkan 150 orang dinyatakan sembuh, dan angka yang meninggal sebanyak 191 orang.
Dia menyarankan pemerintah jangan hanya meminta masyarakat saja yang harus disiplin. Menurutnya, pemerintah pun juga harus disiplin menjalankan pilihan protokol kesehatan yang ditetapkannya sendiri.
"Jangan terjadi lagi, pemerintah hanya tegas kepada warganya sendiri, tetapi tidak tegas mencegah masuknya pendatang. Pemerintah daerah tertentu ingin melakukan karantina wilayah, sementara pemerintah pusatnya punya pilihan lain, membuat daerah lain ragu-ragu," ucap dia.
Baca juga: Pratikno Tepis Fadjroel Rachman Soal Warga Bebas Mudik
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menepis pernyataan Jubir Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman yang menyebut masyarakat bebas mudik Idul Fitri 2020 di tengah wabah Covid-19.
Seiring diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk menekan penyebaran corona, Pratikno menegaskan pemerintah telah berupaya keras mengimbau dan mengeluarkan langkah-langkah agar masyarakat tidak mudik ke kampung halamannya di tengah pendemi Covid-19.
"Yang benar adalah pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik," ucap Pratikno kepada wartawan, Kamis malam, 2 April 2020.
Pratikno mengatakan pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) khusus kepada warga yang tidak ingin mudik ke kampung halamannya. Langkah itu untuk menekan penyebaran virus corona atau Covid-19 di lokasi tujuan mudik.
"Pemerintah menyiapkan bantuan sosial yang diperbanyak penerima manfaatnya dan diperbesar nilainya kepada masyarakat lapisan bawah," ujar Pratikno. []
