Bandung (Tagar 09/10/2017) - Ketua Organsiasi Angkutan Darat Jawa Barat Dede T Widarsih mengatakan, meskipun unjuk rasa dibatalkan, Organda akan tetap berdemo jika apa yang menjadi kesepakatan bersama antara Organda Jabar dan Pemerintah Provinsi pada Jumat (06/10) lalu tidak direalisasikan seperti apa yang dijanjikannya.
“Gak jadi demo, karena kita sudah diundang sama Pak Gubernur Jabar Jumat (06/10), dan sudah ada pernyataan bersama bahwa kita akan mejaga kondusifitas Kota Bandung asalkan apa yang menjadi tuntutan kita (Organda Jabar) disetujui atau direalisasikan segera,” katanya di Bandung, Senin (09/10).
Kesepakatan tersebut jelas Dede, pertama Organda Jabar diminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjaga kondusifitas Kota Bandung dan sekitarnya. Kedua, Pemprov Jabar menampung segala tuntutan ataupun aspirasi Organda Jabar, dan berjanji akan segera menindaklajutinya bersama dengan instansi terkait (Dishub), Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan hingga kepolisian.
“Jadi kita sudah ketemu Pak Gubernur dan demo gak jadi atau ditunda untuk sementara waktu. Kita akan melihat keseriusan Pemprov Jabar untuk merealisasikan apa yang sudah dijanjikan kepada kita (Organda
Jabar),” jelasnya.
Perlakuan Sama
Sedangkan point tuntutan Organda Jabar a.l. pertama, Organda Jabar menuntut angkutan online ditertibkan dan diperlakukan sama dengan angkutan konvensional (non online). Seperti adanya ijin trayek,
pemberlakukan SIM yang sama, adanya tarif atas dan bawah, hingga ke pengaturan plat, serta harus ada perijinan operasionalnya.
“Jangan dibebaskan begitu saja angkutan online itu. Sedangkan kita (angkutan konvensional) banyak diatur oleh pemerintah melalui regulasi-regulasi yang ada,” tegasnya.
Angkutan konvesional sangat dibatasi jumlah atau trayeknya. Sedangkan angkutan online bisa bebas sampai pelosok, dan masih banyak lagi perlakukan yang tidak sama dari pemerintah sehingga Organda Jabar merasa dianaktirikan atau dibedakan dengan angkutan online ini.
“Makanya kita berencana akan berdemo kemarin, tapi batal karena Pemprov Jabar menjanjikan apa yang menjadi aspirasi kita disampaikan ke pusat atau instansi terkait dan segera ditindaklanjuti,” tambahnya.
Oleh karena itu, Organda Jabar meminta kepada Pemerintah Provinsi untuk adil dan bijaksana memperlakukan semua angkutan umum. Jangan seolah-olah membiarkannya, meski ini mekanisme bisnis tapi semua itu harus ada aturan hukum yang mengatur.
“Jadi jangan dibiarkan begitu saja, suruh Organda perbaiki layanan sehingga bisa bersaing, tapi ya dari sisi pemerintah pun harus diperbaharui soal aturannya agar satu sama lain bisa tertib dan tidak ada polemik antara angkutan konvensional dengan online ini,” ujarnya. (fit)
