Oleh: Bagas Pujilaksono, Akademisi Universitas Gadjah Mada
Kasus Johnny G Plate yang jelas-jelas murni kasus hukum, yang jelas-jelas telah merampok uang negara 8.32 T rupiah dari anggaran 10 T rupiah, masih saja ada yang mengatakan sebuah politisasi hukum, dalam istilah yang lebih jelas, ada intervensi kekuasaan untuk menetapkan Johnny G Plate sebagai tersangka korupsi. Menyesatkan!
Justru, jika Johnny G Plate tidak ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung RI, padahal Kejagung RI sudah mengantongi dua alat bukti, maka langkah ini jelas sebuah intervensi kekuasaan.
Terlalu sederhana untuk didebatkan soal kasus Johnny G Plate, kuncinya adalah sebagai berikut:
1. Johnny G Plate adalah Sekjen Partai Nasdem dan sekaligus Menkominfo RI
2. Menghadapi tahun politik 2024: Pileg dan Pilpres.
Bagi saya sangat jelas, mengapa Johnny G Plate merampok uang negara. Tidak ada politisasi hukum dan intervensi kekuasaan. Istilah Politisasi Hukum yang dimunculkan Elit Partai Nasdem tidak tepat, terminologinya menyesatkan banyak orang.
Kasus Hukum Johnny G Plate jelas berdampak secara politik bagi Partai Nasdem dan Anies Baswedan, yaitu ambyarnya elektabilitas Partai Nasdem dan terancamnya Anies Baswedan menjadi capres 2024. Ini sebuah prediksi dan akan menjadi kenyataan. Pusing atau tidak, terserah. Emanya gue pikirin!
At the end, Suryo Paloh lebih memilih menyelamatkan Partai Nasdem daripada membela Anies Baswedan. Cari sosok Capres yang bisa mendongkrak elektabiltas Partai Nasdem. Wait and see!
Beda Mangir beda Johnny G Plate. Politisasi kasus Johnny G Plate bukan dari Sang Penguasa, namun datang dari pihak-pihak yang merasa amat sangat terancam dengan terbongkarnya kasus Johnny G Plate dari sisi logistik pemilu.
Cerita politisasi kasus hukum, sudah terjadi ratusan tahun yang lalu, di era Kerajaan Mataram Islam, tepatnya di akhir abad XVI. Terbunuhnya Kiageng Mangir alias Ki Wanabaya VII adalah skenario politik Panembahan Senopati Ing Ngalaga Ngabehi Loring Pasar untuk melenyapkan kekuasaan Dinasti Mangir di atas tanah perdikan, sejak era Majapahit. Terbunuhnya Kiageng Mangir dan di mana makamnya, hingga hari ini masih dipersoalkan oleh pihak tertentu.
Telah terjadi perdamaian antara Bagus Wanabaya (putera Kiageng Mangir dengan Dyah Ayu Rara Pembayun) dengan Ngarso Dalem Ingkang Sinuhun Susuhunan Agung Hanyokrokusumo Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrahman Khalifatulloh Syayyidin Panatagama, di tepis wiring Kerajaan Matatam. Intinya Bagus Wanabaya mengakui kekuasaan Mataram, dan menitipkan puterinya Dewi Untari bergabung menjadi prajurit Mataram. Jasa Untari sangat besar bagi Mataram, karena berhasil membunuh JP. Coen, pada perang Batavia 1628-1629. JP Coen mati karena kolera adalah kebohongan sejarah.
Harus dicatat di sini, ibu Bagus Wanaba, yaitu Dyah Ayu Roro Pembayun adalah kakak kandung dari ayahanda Sultan Agung, yaitu Panembahan Hanyokrowati. Keduanya adalah putera-puteri Senopati dengan Kanjeng Ratumas. Jadi, Bagus Wanabaya adalah kakak sepupu Sultan Agung.
Saya tidak ingin cerita meninggalnya Senopati pada tulisan ini. Karena, hal itu adalah kunci pemahaman, mengapa Bagus Wanaya legowo mengakui kekuasaan Mataram.
Mengapa kasus Mangir masih dipermasalahkan?
Makam Kiageng Mangir jelas ada di Hastorenggo Kotagede. Tidak mungkin, Senopati membiarkan jasad Kiageng Mangir dimakamkan di luar benteng Mataram. Jelas akan mengganggu kestabilan politik dan mengancam pernak-pernik konstalasi Politik Mataram pada kala itu.
Harapan kelompok orang yang mempermasalahkan terbunuhnya Kiangeng Mangir, sempat berharap pada Novel karya Pramoedya Ananta Toer. Ternyata, novel tersebut lebih bernuansa kritik dalam sebuah karya sastra.
Pertengahan tahun 2018, saya diundang elit kelompok tersebut dalam sarasehan kejawen. Mereka meminta saya menulis Novel Kiageng Mangir. Saya bersedia, asal saratnya dipenuhi. Yaitu sebagai berikut :
1. Makam yang diyakini mereka sebagai makam Kiageng Mangir, yang letaknya di luar benteng Mataram, dibongkar, dan saya harus menyaksikan pembongkarannya
2. Tidak ada pihak manapun yang boleh mengintervensi bahkan memaksakan kehendak atas sebuah kebenaran versi mereka, di saat saya menulis novel Kiageng Mangir. Mereka clurut-clurut mundur teratur, seperti tikus clurut.
Kasus Kiageng Mangir adalah sebuah kebenaran yang tidak terungkap hingga hari ini, karena hegemoni kekuasaan raja yang sangat mutlak.
Beda Mangir beda Johnny G Plate. Politisasi kasus Johnny G Plate bukan dari Sang Penguasa, namun datang dari pihak-pihak yang merasa amat sangat terancam dengan terbongkarnya kasus Johnny G Plate dari sisi logistik pemilu.
Becik ketitik ala ketara. Sapa nandur bakal ngundhuh. []