Jakarta - Operasional Mass Rapid Transit (MRT) mendapatkan dana subsidi atau public service obligation sebesar Rp 672 miliar dari APBD DKI pada tahun 2019 untuk biaya operasional.
"Anggaran itu untuk operasional, untuk menjalankan kereta, sarana, dan sistem pendukung sarana, termasuk SDM yang menjalankan MRT," kata Sekretaris Perusahaan PT MRT Jakarta, Muhammad Kamaludin di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 4 September 2019.
Saya enggak mau komentar
Subsidi dengan nilai tersebut diakui oleh Kamaludin. Namun, dia enggan untuk mengungkapkan serapan dana publik tersebut karena pelaporan tersebut hanya dilakukan saat laporan akhir tahun.
"Saya enggak mau komentar, nih, Mas karena kalau keuangan kami 'kan PT, nih, kami baru buka di-annual report (laporan tahunan), bukan diumumkan setiap triwulan," katanya.
Alokasi subsidi atau PSO DKI Jakarta diketahui sebesar Rp 4,84 triliun pada lima perusahaan milik daerah (Badan Usaha Milik Daerah) DKI Jakarta dan berada dalam kelompok belanja tidak langsung APBD Jakarta dengan total sebesar Rp 34,509 triliun.
Perincian subsidi itu diperuntukan subsidi transportasi pada PT Transportasi Jakarta sebesar Rp 3,21 triliun, subsidi pangan kepada PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya Rp 636 miliar.
Selanjutnya, subsidi transportasi angkutan perkeretaapian MRT Jakarta untuk PT MRT Jakarta Rp 672 miliar dan subsidi transportasi angkutan perkeretaan LRT Jakarta untuk PT Jakarta Propertindo Rp 327 miliar. []
