UNTUK INDONESIA
Omnibus Law Bukan Solusi RI Jadi Negara Mudah Berbisnis
Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak serta merta menjadi solusi bagi Indonesia untuk berubah sebagai negara mudah berbisnis.
Ekonom Indef, Bhima Yudistira.

Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai tidak tepat jika dalam pembenahan Indeks Kompleksitas Bisnis periode 2020 menggunakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 

Menurutnya, kondisi demikian akan justru membuat keadaan semakin rumit kalau dipaksakan. Pasalnya, dalam UU Cipta Kerja masih memerlukan 516 turunan peraturan turunan.

"Bukan dengan omnibus law, bayangkan omnibus law ada 516 peraturan turunan. Ini makin ruwet," kata Bhima saat dihubungi Tagar, Jumat, 16 Oktober 2020.

Sebaiknya presiden tegas untuk membatalkan dulu peraturan menteri yang menyebabkan tumpang tindih.

Baca juga: Pemerintah yang Buat RI Jadi Negara Paling Rumit Berbisnis

Bhima menyebut membenahi masalah ini dengan omnibus law bukan cara yang solutif. Bagi dia, akar masalahnya yang dihadapi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin saat ini adalah buruknya koordinasi antar kementerian atau lembaga.

"Sebaiknya presiden tegas untuk membatalkan dulu peraturan menteri yang menyebabkan tumpang tindih, itu kan tidak perlu omnibus law cukup regulasi yang ditanda tangani presiden. Tertibkan menteri-menteri yang terlalu bersemangat membuat regulasi," ucapnya.

Sebab, kata dia, posisi Indonesia di urutan pertama Indeks Kompleksitas Bisnis periode 2020 karena kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat. Jumlah regulasi, kata dia, yang terlalu banyak dibuat oleh pemerintah menjadikan hal tersebut terjadi.

"Kan sebelumnya Indonesia sudah punya paket kebijakan 1-16, banyak peraturan pemerintah yang ingin disimplifikasi. Tapi faktanya jumlah peraturan di level teknis pada periode Jokowi 2015-2018 mencapai 6.300 regulasi, lebih banyak 1.300 peraturan dibandingkan era presiden sebelumnya yakni 5.000 regulasi (data Bank Dunia). Ini jelas artinya yang menciptakan keruwetan adalah internal pemerintah pusat sendiri," ujar Bhima.

Baca juga: Perbedaan Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan Nomor 23/2003

Sebelumnya, lembaga riset dan konsultan TMF Group merilis Global Business Complexity Index Rankings 2020, dan Indonesia menduduki urutan pertama pada indeks tersebut. Artinya, kemudahan berusaha di Indonesia menjadi yang paling rumit dibandingkan negara lainnya. []

Berita terkait
BKPM: UU Cipta Kerja Wajibkan Perusahaan Besar Punya Amdal
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut UU Cipta Kerja mewajibkan perusahaan besar mempunyai Amdal.
Mendes PDTT: Pembangunan Desa Bertumpu Pada SDM dan Ekonomi
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar meminta seluruh Balai Latihan Masyarakat fokus pada pengembangan SDM dan ekonomi.
Pengamat: Investor Sudah Bisa Terima Pertumbuhan Ekonomi Minus
Investor dinilai sudah bisa menerima kondisi perekonomian yang minus dan utang bertambah, terlepas dari adanya UU Cipta Kerja.
0
Pandemi, Kredit Bank Jatim ke UMKM Naik 12,24 Persen
Bank Jatim mencatat pertumbuhan penyaluran kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar 12,24 persen menjadi Rp 6,46 triliun.