Padang - Selama masa pandemi Covid-19, Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menerima sebanyak 196 pengaduan masyarakat. Jumlah tersebut terhitung sejak April hingga Juni 2020.
Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Sumbar, Meilisa Fitri Harahap mengatakan, 44 pengaduan diterima melalui unit Penerimaan dan Verfikasi Laporan (PVL). Dari jumlah tersebut, 39 pengaduan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan.
Karena dalam suasana pendemi, layanan yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah bantuan sosial.
"Sebanyak 152 pengaduan masyarakat lainnya disampaikan melalui posko daring. Rata-rat berkaitan dengan 5 substansi layanan dampak Covid-19. Mulai dari keluhan dugaan maladministrasi, tidak memberikan pelayanan dan penyimpangan prosedur," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 Juli 2020.
Menurutnya, banyaknya pengaduan tersebut merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap berbagai permasalahan pelayanan publik. Bahkan, dalam situasi pandemi sekali pun.
"Karena dalam suasana pendemi, layanan yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah bantuan sosial. Sehingga yang banyak dilaporkan adalah layanan bansos," katanya.
Substansi yang lain juga tetap menjadi perhatian publik, misalnya kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Pihaknya paling banyak menerima laporan dugaan maladministrasi.
"Alhamdulillah, triwulan II sebagian besar laporan masyarakat dapat diselesaian. Kami mengajak masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dengan cara melapor ke Ombudsman," katanya. []
