Jakarta – Setengah tahun lebih pemerintahan Presiden Joe Biden, masa depan program kemanusiaan Amerika Serikat (AS) yang berusia puluhan tahun dan nasib ratusan ribu imigran yang bergantung padanya masih suram, menyebabkan kebingungan dan kecemasan bagi penerima program tersebut.
Program Status Perlindungan Sementara (TPS) yang diberikan kepada warga negara dari negara-negara tertentu yang dilanda konflik bersenjata atau bencana alam, memungkinkan penerima untuk tinggal dan bekerja di AS untuk jangka waktu terbatas.
Pemerintahan mantan Presiden Donald Trump berusaha mengakhiri perlindungan sementara bagi warga negara dari beberapa negara, memicu gugatan pengadilan dan menciptakan keraguan tentang masa depan program itu, yang diciptakan oleh Kongres pada tahun 1990.
Pemerintahan Biden telah menggunakan kewenangan eksekutif untuk memperpanjang TPS dan membatalkan ancaman deportasi.
Ilustrasi: Beberapa perempuan imigran Honduras, bersama anak-anak mereka, menunggu proses permohonan suaka di fasilitas imigrasi AS di La Joya, Texas (Foto: Dok/voaindonesia.com/Reuters).Namun menurut Julia Gelatt, analis kebijakan senior di Lembaga Kebijakan Migrasi terlepas dari “sikap ramah” pemerintah saat ini terhadap TPS, masih ada pertanyaan tentang keberlangsungan program tersebut dalam jangka panjang, sementara mediasi yang berasal dari gugatan American Civil Liberties Union terus berlanjut.
“Kita tidak tahu persis apa yang sedang dinegosiasikan, seperti apa penyelesaiannya,” kata Gelatt kepada VOA. “Apakah itu akan memulihkan TPS untuk semua negara ini atau untuk beberapa negara ini?”
Sementara pemerintahan Trump menekankan komponen "sementara" TPS, para pendukung imigran menekan pemerintahan Biden untuk melindungi penerima manfaat selama mungkin dan memperluas program tersebut (my/jm)/voaindonesia.com. []
