Yogyakarta - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Yaqut Cholil Qoumas menjadi menteri Agama RI periode kerja 2020-2024. Pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini menggantikan Fachrul Razi.
Pengamat Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Mada Sukmajati mengatakan, Presiden Jokowi menunjuk Gus Yaqut diharapkan bisa menyelesaikan persoalan tentang intoleransi. Selain itu, harus diakui bahwa Indonesia memiliki persoalan politik identitas yang begitu kuat.
"Politik identitas ini ibarat kerikil dalam sepatu Pak Jokowi, dibutuhkan sosok yang bisa menyelesaikan itu," katanya saat dihubungi Tagar, Selasa malam, 22 Desember 2020.
Baca Juga:
Mada mengungkapkan, Jokowi membutuhkan partispasi publik untuk ikut serta dalam mengikis politik identitas tersebut. "Gus Yaqut ini bagian dari upaya mendulang energi partisipasi publik terhadap politik identitas di kalangan sipil," uangkpanya.
Dia menyebut politik identitas salah satunya keberadaan ormas Front Pembela Islam (FPI). Selama ini, ada ketidakpuasan publik terhadap kinerja kepolisian dalam menangangi persolan FPI. Salahh satunya termasuk kasus enam tewas laskar FPI belum lama ini. TNI yang berusaha ikut menyelesaikan persoalan juga membuat publik tidak puas.
"Berangkat dari ketidakpuasan publik itu, butuh partisipasi sipil ikut mengikis politik identitas itu. Kehadiran Menteri Agama yang baru bisa menyelesaikannya, tentu dengan cara yang humanis," ungkapnya.
Namun, alumnus S3 di Heidelberg University di Jerman ini menggarisbawahi, dalam menyelesaikan politik identitas tersebut, pola relasi yang ada antara Menteri Agama dengan FPI. Bukan atas nama ormas Ansor dengan FPI.
Baca Juga:
Sudah menjadi rahasia umum, GP Ansor yang beralifiliasi dengan Nahdatul Ulama (NU) dengan ormas di bawah pimpinan Rizieq Shihab ini berseberangan. Hubungan keduanya kerap melahirkan konflik fisik. Berbeda dengan ormas berbasis Muhammadiyah yang relatif tidak bersingungan langsung dengan FPI.
Setelah Ketua Umum GP Ansor diangkat menjadi Menteri Agama apakah konfrontasi dengan FPI tidak semakin dalam? "Nah, pola relasi yang dibangun jangan mengatasnamakan ormas. Jadi seharusnya pola relasinya ya atas nama Menteri Agama dengan FPI, yang mengutamakan dialog, cara yang beradab. Memang ini menjadi tantangan berat," katanya. []
