Bogor - Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta menilai Menteri Pendidikan Nadiem Makarim lamban menyikapi transisi menuju tatanan baru atau new normal. Sebagai pendiri salah satu perusahaan raksasa berbasis teknologi di Indonesia, menurut PAN, Nadiem semestinya mampu bergerak cepat membuat inovasi sistem pendidikan untuk new normal.
"Harusnya Mas Menteri Nadiem Makarim gercep (gerak cepat)," kata Penasehat Fraksi PAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Zita Anjani dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu, 7 Juni 2020.
Kebijakan hari ini tidak memberikan kepastian untuk pendidikan anak, kami para pendidik butuh solusi konkrit.
Menurut Zita, Nadiem belum memberikan kepastian berupa kebijakan sistem pendidikan pada masa transisi dan new normal. Seandainya peserta didik harus belajar dari rumah pada masa new normal, Kementerian Pendidikan mestinya telah menelurkan sistem yang dapat diterapkan di semua level sekolah.
"Kebijakan hari ini tidak memberikan kepastian untuk pendidikan anak, kami para pendidik butuh solusi konkrit," ujar pendiri sekolah anak usia dini Kids Republic ini.
Dia mencotohkan kurikulum belajar di rumah yang belum jelas hingga hari ini. Padahal, menurut Zita, kebijakan belajar di rumah telah diterapkan di Jakarta sejak Maret 2020.
"Kita harus bicara sistem pendidikannya, inovasi. Belajar dari rumah itu, sepertinya belum ada kurikulum yang jelas untuk jadi panduan," ucapnya.
Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini memahami akses internet belum merata di Tanah Air. Kualitas sumber daya manusia yang adaptif dengan teknologi juga tidak dimiliki oleh semua pendidik.
Namun kata Wakil Ketua DPRD DKI ini, Nadiem justru dipercaya menjadi Menteri Pendidikan untuk menghadapi situasi seperti ini. Perusahaan besutannya yang berhasil merambah ke berbagai wilayah di Indonesia termasuk negara tetangga, menurut Zita, mencerminkan Nadiem mampu berinovasi.
"Pak Presiden juga percayakan sistem pendidikan Indonesia ke Mas Menteri kan karena skill-nya itu jago di bidang IT (information technology) startup. Saya kira pasti bisa bikin inovasi terapkan sistem nasional online guided learning atau sistem belanjar terpadu online nasional," ujarnya.
Sementara Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menagih menutut Kementerian Pendidikan tegas dalam soal pembukaan sekolah di tengah pandemi Covid-19.
"Apakah sekolah akan dibuka di zona hijau dengan protokol kesehatan? Atau perpanjangan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sampai Desember?" kata Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim dalam keterangan persnya, Jumat, 5 Juni 2020.
Sebelumnya, Nadiem mengatakan keputusan pembukaan kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah merupakan wewenang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Ini ia sampaikan ketika menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pendidikan DPR RI, 20 Mei 2020.
Menurut Nadiem, persoalan pembukaan sekolah pada masa pagebluk adalah persoalan kesehatan, bukan pendidikan. "Penanganan skenario apa pun (soal pembukaan sekolah) terus jadi suatu diskusi dengan pakar-pakar dan tentunya keputusan itu masih dalam gugus tugas bukan di Kemendikbud," kata Nadiem Makarim.[]
Baca juga:
