Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengaku belum mengetahui anggaran pengganti Ujian Nasional (UN), Asesmen Kompetensi Minimum. Namun begitu, ia meyakini bahwa biaya yang dihabiskan akan sama dengan anggaran yang biasa digunakan pada metode ujuan sebelumnya.
"Ada mispersepsi, dengan asesmen akan mengurangi biaya. Orang tesnya sama kok di dalam komputer. Apapun biaya tes komputer ya sama saja," tutur Nadiem di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta Selatan, Senin, 23 Desember 2019.
Menurutnya, pada dasarnya anggaran asesmen dan UN sebenarnya tidak akan jauh berbeda. Pasalnya, keduanya memiliki proses yang sama, yakni menggunakan komputer.
"Tapi ngerti ya, prosesnya sama dengan UN. Anak-anak tetap harus dibawa ke komputer," kata mantan bos Gojek itu.
Nadiem mengatakan perbedaan signifikan asesmen dan UN adalah pada objek penilaian. Asesmen tidak lagi menilai kemampuan siswa namun menilai sekolah.
Sehingga jika ada sekolah dengan nilai rendah maka akan dievaluasi serta diprioritaskan untuk diberikan bantuan lebih.
Sebelumnya, Nadiem telah mengumumkan program pengganti Ujian Nasional (UN) akan diberlakukan mulai 2021. UN akan dihapus dan terakhir diberlakukan hingga akhir 2020.
Hal itu disampaikan Nadiem dalam rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Rabu, 11 Desember 2019.
"Penyelenggaraan UN tahun 2021, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," kata Nadiem.
Nadiem mengatakan pelaksanaan UN selama ini menimbulkan banyak masalah. Sebab itu, muncul pertimbangan hingga dipertegas lewat kebijakan mengganti UN dengan sistem ujian nasional bernama Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. []
