Jakarta - Protes anti-kudeta di Myanmar sejak kudeta 1 Februari 2021 menjelma menjadi konflik terbuka antara Tatmadaw dan kelompok pemberontak etnis. Eskalasi kekerasan dalam beberapa pekan terakhir mengindikasikan ancaman perang saudara.
Militer Myanmar menurunkan helikopter tempur dan senjata artileri untuk menumpas pemberontakan anti-junta di kawasan timur. Operasi militer di negara bagian Kayah itu memaksa ribuan penduduk mengungsi dari kediaman masing-masing.
Warga di kawasan perbatasan Thailand itu mengklaim miiter menembakkan senjata artileri dari ibu kota Loikaw ke arah Demoso, yang berjarak sekitar 15 km. Kota itu dikabarkan saat ini diduduki Pasukan Pertahanan Rakyat.
Medan pertempuran di Kayah adalah satu dari sekian banyak fron yang dihadapi Tatmadaw. Sejak Kudeta 1 Februari, pasukan pemerintah tidak lagi menghadapi sekedar pemberontakan etnis minoritas, melainkan aliansi antara pemerintahan sipil bayangan Myanmar dan pemberontak.
Pasukan etnis minoritas Karen bakar sebuah bangunan di dalam pos militer Myanmar dekat perbatasan dengan Thailand, terlihat dari sisi Thailand di Thanlwin, juga dikenal sebagai Salween, tepi sungai di Provinsi Mae Hong Son (Foto: voaindonesia.com/Reuters)Sabtu, 29 Mei 2021, silam, Fron Nasional Chin (CNF) menandatangani perjanjian untuk “melumat kediktaturan dan mengimplementasikan sistem demokrasi federal,” tulis “Pemerintahan Nasional Bersatu,” atau NUG yang dibentuk sebagai pemerintahan tandingan oleh tokoh-tokoh sipil Myanmar.
NUG menyatakan pihaknya telah bersepakat untuk menjalin “kemitraan yang setara” dengan kelompok pemberontak kelompok minoritas Kristen tersebut. Pada 2015 silam, CNF menjalin gencatan senjata dengan Tatmadaw, sebagai bagian dari proses demokratisasi Myanmar.
Sejak itu banyak pejuangnya yang dikabarkan gantung senjata. “CNF tidak punya kekuatan militer, jadi langkah ini hanya bersifat simbolik,” kata Richard Horsey, pakar Myanmar di International Crisis Group (ICG).
“Tapi walaupun begitu, langkah ini tetap signifikan karena melihat peran penting CNF dalam proses perdamaian, dan pemimpin-pemimpin politiknya di eksil yang sangat dihormati.”
Kekerasan sebagai jalan keluar. Sejumlah kelompok pemberontak Myanmar mengecam aksi kudeta dan tindak kekerasan oleh militer terhadap warga sipil tidak bersenjata. Sebagian grup menampung dan bahkan melatih warga sipil yang melarikan diri ke wilayah mereka.
Pengunjuk rasa antikudeta unjuk rasa dengan membawa gambar pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi, melewati pasar Kotapraja Kamayut Yangon, Myanmar, 8 April 2021 (Foto: voaindonesia.com/AP)
Padahal sebagian besar kaum pemberontak etnis di Mynamar memusuhi mayoritas Bamar yang diwakili Tatmadaw, termasuk pejabat dan petinggi Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi.
Jumat silam, NUG merilis sebuah video yang menampilkan gelombang pertama perekrutan untuk “Pasukan Pertahanan Rakyat.” Sayap militer itu dibentuk untuk melindungi warga sipil dari serangan militer.
Dari seratusan pemuda yang tampak di video, tidak seorangpun terlihat memegang senjata. “Mari bebaskan rakyat Burma dari perbudakan militer,” teriak mereka bersama-sama.
Wilayah etnis di Myanmar (Foto: dw.com/id)
Sejauh ini militer dikabarkan telah menewaskan lebih dari 800 orang. Belakangan tentara menggunakan taktik teror dengan menempatkan mayat korban di tengah pemukiman penduduk sebagai peringatan.
Junta telah mengklasifikasikan NUG dan Pasukan Pertahanan Rakyat sebagai kelompok “teroris.” Dengan status tersebut, siapapun yang berhubungan dengan pasukan pemberontak, termasuk wartawan, akan berhadapan dengan UU Anti-Terorisme.
“Rakyat Myanmar tidak punya pilihan,” selain mengangkat senjata, kata Dr Sasa, juru bicara NUG seperti dilansir The Guardian. “Mereka tidak punya opsi lain,” imbuhnya [rzn/hp (afp, rtr)]/dw.com/id. []
