MPR Sebut Perbedaan Pendapat Hadapi Ancaman Covid-19

Wakil Ketua MPR, Lestari meminta agar pemerintah bijaksana mengambil langkah dalam upaya pengendalian Covid-19 dan penyelamatan ekonomi nasional.
Lestari Moerdijat menjadi satu-satunya wanita dari 10 pimpinan MPR yang resmi disahkan sidang paripurna MPR pada Jumat 4 Oktober 2019. Lestari merupakan kader Nasdem. (Foto: Istimewa)

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan kurva penyebaran Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan penurunan. Dia meminta pemerintah menyikapi persoalan ini dengan bijaksana, karena mayoritas publik berharap pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dihapus.

"Pekan ini diluncurkan hasil lembaga survei Indikator yang mencatat adanya keinginan masyarakat agar PSBB segera dihapus. Padahal di sisi lain tren penularan Covid-19 terus meningkat," katanya melalui siaran pers yang diterima Tagar, Jumat, 21 Agustus 2020.

Apakah keinginan masyarakat untuk menghapus PSBB karena tidak memahami bahaya Covid-19 atau karena ada kebutuhan yang tidak bisa ditunda?

Mengutip hasil survei Indikator, 60,6 persen kelompok masyarakat sipil menginginkan pemerintah menghentikan PSBB. Di sisi lain, 54,6 persen kalangan elite yang disurvei lebih memilih agar PSBB dilanjutkan.

"Ada perbedaan pendapat antara masyarakat dan kalangan elite dalam menghadapi ancaman pandemi Covid-19," ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, wanita yang akrab disapa Rerie meminta agar pemerintah bijaksana mengambil langkah dalam upaya pengendalian Covid-19 dan penyelamatan ekonomi nasional.

Rerie menilai, banyak kemungkinan yang bisa digambarkan dari hasil survei tersebut.

"Apakah keinginan masyarakat untuk menghapus PSBB karena tidak memahami bahaya Covid-19 atau karena ada kebutuhan yang tidak bisa ditunda?" kata dia.

Dalam libur long weekend kali ini saja, ungkap Legislator Partai NasDem itu, Jasa Marga mencatat adanya peningkatan arus kendaraan yang keluar wilayah DKI Jakarta.

Tercatat, sebanyak 162.938 kendaraan meninggalkan Jakarta melalui ruas jalan tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga pada Rabu 19 Agustus 2020 atau naik 39,2% jika dibandingkan lalu lintas normal.

Masyarakat yang sudah jenuh dalam tekanan, kata dia, sepertinya berupaya melepas stres dengan cara berlibur, meski tren penyebaran Covid-19 terus meningkat.

Berdasarkan fakta dan hasil survei Indikator itu, dia berpandangan, ada ketidaksinambungan antara keinginan masyarakat dan pemerintah dalam hal pengendalian Covid-19 harus segera disikapi dengan langkah yang tepat.

Dia berpendapat keinginan masyarakat yang tinggi untuk menghapus PSBB harus dibarengi atau diimbangi dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan komitmen masyarakat dalam disiplin menjalankan protokol kesehatan di kesehariannya.

"Semakin tinggi aktivitas warga, seharusnya diimbangi semakin ketatnya penerapan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun," ujar Rerie.

Di sisi lain, dia beranggapan, hasil survei Indikator tersebut memperlihatkan sebuah PR besar yang harus segera dicarikan jawabannya.

"Untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di Tanah Air ini perlu sebuah langkah bersama dengan masyarakat. Adanya perbedaan pendapat terkait cara menghadapi penyebaran Covid-19 antara masyarakat dan kalangan elite harus segera diatasi, agar kita bisa bergerak bersama menghadapi pandemi ini," ucap Rerie.[]

Berita terkait
MPR Sebut Konstitusi Indonesia Butuh Haluan Negara
Menurut Bamsoet Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) diperlukan dalam konstitusi untuk menenetukan arah pembangunan bangsa dan negara.
Bamsoet Gelisah Sebaran Covid-19 di Pusat Perbelanjaan
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan aktivitas masyarakat di tempat keramaian mulai meningkat, dia merisaukan klaster baru covid-19.
Ferdinand ke KAMI: Galangan Politik Berbau Opini
Ferdinand mengatakan dibentuknya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) oleh Din Syamsuddin Cs hanya galangan politik yang berbau opini.