Moskow Larang PM Inggris dan Sejumlah Pejabat Masuk ke Rusia

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa pihaknya telah melarang Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson, dan beberapa pejabat Inggris
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson setelah menyampaikan pidato di Bandara Lydd, Inggris tenggara, Kamis, 14 April 2022 (Foto: voaindonesia.com/AP)

TAGAR.id, Moskow, Rusia – Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan pada Sabtu, 16 April 2022, bahwa pihaknya telah melarang Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson, Menteri Luar Negeri Liz Truss, Menteri Pertahanan Ben Wallace dan 10 anggota pemerintah dan politisi Inggris lainnya, masuk ke negara tersebut.

Kebijakan itu diambil "Mengingat tindakan permusuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh Pemerintah Inggris, khususnya pengenaan sanksi terhadap pejabat senior Rusia," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa pihaknya akan segera memperluas daftar tersebut.

Kremlin menggambarkan PM Johnson, yang telah menjadi salah satu pendukung setia Ukraina, sebagai "peserta paling aktif dalam perlombaan untuk menjadi anti-Rusia."

Seminggu yang lalu, PM Johnson mengunjungi Kyiv di mana dia dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, saling memuji atas kerja sama mereka sejak invasi Rusia, yang disebut Moskow sebagai "operasi khusus."

"Inggris dan mitra internasional kami bersatu dalam mengutuk tindakan tercela pemerintah Rusia di Ukraina dan menyerukan Kremlin untuk menghentikan perang," kata juru bicara pemerintah Inggris dalam menanggapi keputusan Moskow yang melarang Johnson dan politisi Inggris lainnya. "Kami tetap teguh dalam dukungan kami untuk Ukraina," tambah juru bicara itu (ah)/Reuters/voaindonesia.com. []

Sanksi Baru Amerika Terhadap Rusia

Australia Akan Terus Jatuhkan Sanksi untuk Rusia

Jepang dan Australia Kembali Jatuhkan Sanksi Ekonomi Terhadap Rusia

Singapura Jatuhkan Sanksi kepada Rusia

Berita terkait
Sanksi Baru Amerika Terhadap Rusia Atas Tuduhan Kejahatan Perang
AS umumkan sanksi baru terhadap Moskow, 6 April 2022, menyusul tuduhan-tuduhan bahwa pasukan Rusia di Ukraina membunuh warga sipil
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.