Jakarta - Kantor Staf Presiden mengajukan pagu indikatif RABPN 2021 sebesar Rp 86 miliar dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pengajuan pagu tersebut meningkat 13,29 persen atau Rp 29 miliar jika dibandingkan tahun sebelumnya.
"Setelah melihat kebutuhan riil dengan cermat dan teliti, kami mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 29 miliar," kata Moeldoko, dalam siaran persnya di Jakarta, Senin, 22 Juni 2020.
Kami mengawal tugas-tugas dan proyek nasional strategis.
Menurutnya pagu indikatif 2021 itu akan digunakan untuk melaksanakan program layanan kepada presiden dan wakil presiden.
Dia menjelaskan, program tersebut terbagi menjadi dua bagian. Pertama, program pemberian dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaan program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Kedua, dukungan manajemen dan dukungan teknis lain.
Baca juga: Profil 5 Deputi KSP yang Baru Dilantik Moeldoko
Moeldoko melanjutkan, pada 2019 pagu alokasi anggaran untuk KSP mencapai Rp 87 miliar dengan realisasi sebesar Rp 84 miliar atau 96,69 persen. Pada rencana anggaran dan rencana kerja tahun 2020, pagu indikatif yang dialokasikan untuk KSP sebesar Rp 76 miliar.
Namun, karena terjadi pandemi Covid-19 maka dilakukan penghematan anggaran. Akhirnya, kata dia, KSP harus melaksanakan penghematan anggaran sebesar Rp 14 miliar sehingga alokasi anggaran turun menjadi Rp 62 miliar.
Moeldoko menyebutkan hingga 18 Juni 2020 realisasi anggaran KSP sebesar Rp 28 miliar atau mencapai 45,01 persen dari anggaran. "Terjadi pengurangan secara operasional, namun tidak mempengaruhi kinerja dan output KSP,” ucapnya.
Menurut dia, penambahan anggaran itu di antaranya terkait adanya perubahan indikator penambahan kepegawaian. Kebutuhan tersebut seiring dengan tugas dan tanggung jawab KSP yang demikian besar.
“Kami mengawal tugas-tugas dan proyek nasional strategis. Kami berupaya menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan cepat dan membantu kementerian teknis dalam implementasinya di lapangan. Kami menangani semuanya secara baik," ujar dia.
Baca juga: Moeldoko: Pekerja Migran Indonesia Warga VVIP
Pada kesempatan tersebut anggota Komisi II DPR Zulfikar Sadikin mendukung penambahan kebutuhan anggaran lembaga. Anggaran ini di antaranya untuk melakukan inovasi birokrasi dalam rangka memberikan respons yang cepat, tidak hanya kepada presiden, kementerian, dan lembaga terkait, namun juga untuk masyarakat.
“Tidak hanya cepat, tapi juga tepat. Respons yang cepat membuktikan bahwa negara hadir dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan dukungan anggaran," ujar dia.
Sementara itu pimpinan rapat kerja yang juga Ketua komisi II DPR, Ahmad Tandjung menyampaikan persetujuan Komisi II DPR mengenai usulan tambahan anggaran KSP sebesar Rp 29 miliar. Anggaran tersebut dapat ditambahkan ke dalam pagu anggaran KSP tahun 2021 di dalam bagian anggaran Kementerian Sekretariat Negara dan meminta kepada anggota Banggar Komisi II DPR untuk memperjuangkannya dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR.
Disampaikan pula bahwa Komisi II DPR meminta dalam pengalokasian anggaran setiap program dan kegiatan senantiasa memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR yang kemudian akan dibahas kembali secara lebih mendalam pada rapat pembahasan RAPBN 2021. []
