Medan - Kalangan milenial di Sumatera Utara menggelar diskusi online membahas Covid-19 bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah. Mereka menyebut virus corona sebagai penjajah kekinian.
"Kita harus bergerak bersama-sama melawan penjajah kekinian ini atau Covid 19 ini. Solidaritas kita diuji di sini dan mudah-mudahan Covid-19 cepat pergi dari Sumut," demikian Meryl Rouli Saragih, anggota DPRD Sumatera Utara, yang juga penggagas dan moderator diskusi pada Kamis, 7 Mei 2020 malam.
Menurut Meryl, ini merupakan diskusi teleconference pertama milenial Sumatera Utara. Dia mengatakan akan ada diskusi berikutnya agar anak-anak muda mendapat informasi dari sumber yang terpercaya.
"Selain berdiskusi ini menjadi salah satu saluran untuk mendapat informasi dari sumber yang terpercaya. Diskusi ini akan dilakukan secara berkesinambungan," katanya.
Di situ, Musa mengajak milenial membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19, dan membantu orang-orang yang membutuhkan di lingkungan masing-masing.
"Banyak masyarakat kita yang butuh bantuan dan mungkin mereka belum mendapat bantuan dari pemerintah. Jadi, saya harap milenial Sumatera Utara yang memiliki rezeki lebih, agar mau menyisihkan sebagian rezekinya untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan," kata Musa.
Kita harus menyiapkan kebutuhan pangan masyarakat kita, kebutuhan petugas-petugas di daerah
Dia menyebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menyiapkan bantuan sembako untuk 1.321.426 kepala keluarga yang terdampak di 33 kabupaten dan kota. Bantuan sudah mulai didistribusikan.
"Kita sudah mulai ini, diawali dari Kabupaten Langkat dan rencananya, Senin, 11 Mei 2020, masuk ke daerah lainnya. Kita melibatkan TNI, Polri, perangkat kelurahan atau desa dalam mendistribusikannya agar tepat sasaran," ungkap Musa.
Alasan Sumut Tidak PSBB
Dalam sesi tanya jawab, Gabriel salah satu mahasiswa dari Bandung, Jawa Baratr, mempertanyakan masalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Mengapa belum diterapkan di Sumatera Utara.
Musa menjelaskan, butuh pertimbangan besar dalam penerapan PSBB karena akan berimbas besar kepada masyarakat. Selain itu juga ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi daerah dan butuh dana yang besar.
"Banyak yang menjadi pertimbangan. Kita harus menyiapkan kebutuhan pangan masyarakat kita, kebutuhan petugas-petugas di daerah. Apakah kita mampu untuk itu, apakah masyarakat kita akan patuh? Dan kita juga punya 33 kabupaten kota yang otonom, memiliki DPRD sendiri," ujarnya.
Musa menegaskan, pihaknya tidak ingin penerapan PSBB hanya sekadar istilah, tetapi tidak diterapkan dengan baik dan benar oleh masyarakat atau juga pemerintahnya. []