Milenial Bisa Ikut Kurangi Beban BPJS Kesehatan

Penyelesaian masalah defisit BPJS Kesehatan pemerintah bisa mengandalkan kaum milenial yang memiliki jiwa kreatif.
Arief Rosyid. (Foto: Tagar/Gemilang Isromi Nuari)

Jakarta -  Presiden terpilih Joko Widodo dituntut harus mampu merealisasikan janjinya dibidang kesehatan. Dalam penyelesaian masalah defisit BPJS Kesehatan, pemerintah bisa mengandalkan kaum milenial yang memiliki jiwa kreatif.

Tokoh Milenial Arief Rosyid Hasan menyebut BPJS Kesehatan diduga mengalami defisit hingga 28 triliun rupiah. Namun, ia melihat permasalahan BPJS Kesehatan tidak hanya dari sisi negatifnya, tetapi segi manfaat.

Saya percaya BPJS Kesehatan ini perlu pengawasan dari banyak pihak, utamanya milenial dalam menciptakan good governance dalam memberantas fraud.

"Kalau BPJS Kesehatan mengalami defisit, tentu artinya penggunanya banyak kan, terlepas dari berbagai dugaan fraud dan tidak adanya pembayaran iuran," ucap pria yang berprofesi sebagai dokter gigi itu.

Arief membandingkan BPJS dengan sistem jaminan kesehatan yang dimiliki oleh Kerajaan Inggris, National Health Security (NHS) yang juga mengalami defisit. Padahal NHS merupakan jaminan kesehatan pertama di dunia.

"Padahal sistem (NHS) ini adalah sistem jaminan kesehatan terlama di dunia. Apalagi BPJS Kesehatan yang baru berusia lima tahun," kata dia.

Lulusan magister Kebijakan Kesehatan UI ini melanjutkan, BPJS Kesehatan perlu dicarikan solusi bersama. Terutama melibatkan lintas sektor kementerian, dan utamanya para milenial.

"Saya percaya BPJS Kesehatan ini perlu pengawasan dari banyak pihak, utamanya milenial dalam menciptakan good governance dalam memberantas fraud. Semisal bagaimana kita menciptakan start-up atau menggunakan media sosial dalam pengawasan BPJS Kesehatan," kata Arief.

BPJS Kesehatan sangat penting dalam membangun bonus demografi. Menurutnya, inisiatif dari milenial sangat diperlukan dalam menyelesaikan problematika yang dialami selama ini.

Menurut dia, hasil temuan BPS tahun 2018 menemukan bahwa dari 100 pemuda yang memiliki BPJS Kesehatan, 67 orang masih PBI (Penerima Bantuan Iuran) atau ditanggung oleh pemerintah. Menurutnya perlu ditelisik dan ditelusuri lebih jauh, karena milenial perlu produktif dan tidak membebani negara.

"Pelayanan BPJS Kesehatan ini sangat dibutuhkan untuk menyambut bonus demografi ini. Di mana penyakit-penyakit terkait industri 4.0 semakin merebak. Sebut saja penyakit mental dan PTM (Penyakit Tidak Menular). Maka dari itu kita sesama milenial perlu menjaga platform ini," ujarnya. []

Berita terkait