Meski Oposisi, PKS Dukung Jokowi Revisi UU ITE dan Vaksinasi

PKS menegaskan pihaknya tetap bersikap oposisi terhadap Presiden Jokowi. Meski begitu, PKS mendukung kebijakan yang baik semisal revisi UU ITE.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera. (Foto: Tagar/tangkapan layar)

Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menegaskan pihaknya tetap bersikap oposisi terhadap Presiden Jokowi. Meski begitu, PKS tetap akan mendukung kebijakan yang baik semisal revisi UU ITE dan vaksinasi Covid-19.

"PKS konsisten menyuarakan oposisi dengan kritis konstruktif saintific. Kami selalu mendukung yang baik, seperti Pak Jokowi punya ide bagus untuk merevisi UU ITE. Kami mendukung sepenuhnya, karena Pasal 27 dan Pasal 28 adalah pasal karet yang sangat berbahaya bagi kesehatan demokrasi kita," kata Mardani saat menjadi narasumber rilis nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Senin, 22 Februari 2021.

Selain mendukung revisi UU ITE, PKS juga mendukung program vaksinasi yang dijalankan Presiden Jokowi. Namun dia menegaskan sikap PKS yang menolak dan menentang ketika revisi UU Pemilu tidak dilakukan.

"Karena untuk pemilu yang sehat, kita perlu mengintroduksi bangunan IT. Sekarang ini Sirekap tidak bisa dijalankan. Berbagai inovasi dari dukcapil tidak bisa diintegrasikan dengan pemilu, padahal itu membuat pemilu kita menjadi lebih berkualitas kalau kita revisi UU Pemilu," katanya.

Mardani menyebutkan pentingnya melakukan revisi UU Pemilu demi membuat pemilu lebih berkualitas. PKS mengusulkan agar pemilu nasional berjalan, yakni pilpres dan pileg.

Sehingga terjadi diskursus tentang isu nasional. Lalu dua tahun kemudian pemilu provinsi, dan berikutnya pemilu kabupaten kota atau pilkada.

Artinya masyarakat bisa mengetahui bahwa Pak Jokowi menguasai dan bertindak sebagai presiden

"Ini lebih sehat, sehingga pemilu betul-betul menjadi public education. Ada engagement terkait ide dan gagasan, yang akan membuat money politic turun, dan party id menguat. Maka itu revisi UU Pemilu mesti berjalan. UU Pemilu tidak direvisi ini berbahaya buat kualitas Pemilu 2024 nanti," katanya.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas pada kesempatan sama menyampaikan, merasa bersyukur melihat hasil survei LSI bahwa kinerja Presiden Jokowi hasilnya rebound.

"Kita tahu paling rendah itu tahun 2015, dimana kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi itu ada di angka 40 persen. Tahun 2019 menjadi 67 persen, hingga sekarang menjadi sekitar 69,8 persen. Ini sesuatu yang bagus. Artinya masyarakat bisa mengetahui bahwa Pak Jokowi, apalagi dengan pengangkatan kapolri kemarin, beliau menguasai dan bertindak sebagai presiden dan mengurangi berbagai intervensi di internalnya," kata Supratman.

Dia juga menyampaikan terima kasih pada tingkat kepuasan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang diketahui merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.

Tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo Subianto selalu konsisten, selalu urutan pertama dan kali ini tingkat kepuasannya mencapai angka 62 persen, mengungguli tingkat kepuasan para menteri Jokowi yang lain. []

Berita terkait
Ditetapkan Wali Kota Terpilih, Bobby akan Gandeng Demokrat dan PKS
Ditetapkan sebagai Wali Kota Medan terpilih, Bobby Nasution menegaskan dirinya bersama Aulia Rachman bekerja untuk satu periode kepemimpinan.
Denda dan Pidana Warga Tak Mau Vaksinasi, PKS: Langgar Kesepakatan!
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani Aher menyebut pemerintah sudah melanggar kesepakatan dengan DPR.
PKS Setuju Niatan Presiden Jokowi Revisi UU ITE
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung niatan Presiden Jokowi buka peluang revisi UU ITE.
0
Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan PMK pada Hewan Ternak
Pemerintah akan bentuk Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) untuk menanggulangi PMK yang serang hewan ternak di Indonesia