Jayapura - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan mengutus tim untuk menyisir kucuran anggaran pemerintah di Papua, termasuk dana otonomi khusus (Otsus).
Langkah ini dimaksud agar dana yang digunakan tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Mendagri menginginkan semua anggaran yang ada, baik di tingkat provinsi sampai di kabupaten kota harus lebih banyak difokuskan pada belanja modal dalam bentuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Saya tahu anggaran-anggaran di Papua cukup besar, masalahnya (apakah) itu sampai ke publik atau tidak. Nanti akan disisir oleh tim dari Kemendagri sebagai pembina," kata Tito dikutip Tagar dari siaran pers yang dikeluarkan Puspen Kemendagri usai mengunjungi Timika, Jumat 25 Oktober 2019.
Dana Otsus untuk Papua yang cukup besar menjadi salah satu alasan Kemendagri melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap anggaran tersebut. Anggaran Otsus, kata Tito, haruslah berbanding lurus dengan pelayanan publik.
"Kita ingin lihat di Papua, ada atau tidak program itu. Tim saya nanti akan perintahkan untuk menyisir di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota kita lihat. Nanti kita lihat prioritasnya, mana duluan yang kita sisir, supaya tahun 2020 betul-betul pas dirasakan oleh masyarakat," terangnya.
Masalahnya, sampai atau tidak ke masyarakat
Menurut Tito, besarnya dana Otsus yang diberikan pemerintah pusat merupakan salah satu bentuk perhatian khusus negara terhadap Papua.
Pemerintah sendiri mengharapkan dana tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui program tepat sasaran, sehingga negara hadir di tengah masyarakat melalui kebijakan pro rakyat.
"Masalahnya, sampai atau tidak ke masyarakat. Jangan sampai nanti tidak sampai karena programnya tidak bisa dibuat dengan baik lalu tidak sampai ke publik, lalu masyarakat mengatakan apa gunanya ada pemerintah, hal ini kemudian akan memunculkan keributan dan potensi konflik," bebernya.
Dilihat dari kebijakan nasional, papar Tito, peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bagian dari program prioritas nasional yang dicanangkan pemerintah.
Dia pun menyoroti soal regulasi yang dapat mendukung kemudahan program untuk dijalankan. Tito memandang, regulasi akan berpengaruh terhadap pengembangan potensi daerah, kemudahan lapangan pekerjaan, serta investasi. Bahkan kata Tito, salah satu problem di Papua adalah hak ulayat.
"Bagaimana menyelesaikannya supaya investor tidak ragu-ragu datang, karena kalau hanya mengandalkan APBN saja mungkin kurang maksimal. Kemudian dari aspek regulasi jangan membuat regulasi yang malah membuat investor dan program-program menjadi tidak jalan semua," jelasnya. []
