UNTUK INDONESIA
Menteri PUPR: Tak Ada Anggaran Ibu Kota Baru Tahun 2020
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan tidak ada anggaran yang disetujui untuk tahun 2020 terkait kegiatan di ibu kota baru.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Foto: Twitter Kemen PUPR)

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan tidak ada anggaran yang disetujui untuk tahun 2020 terkait kegiatan di ibu kota negara baru (IKN) Kalimantan Timur. Dia menegaskan tidak ada kegiatan berkaitan IKN selama pandemi virus corona atau Covid-2019.

"Terkait IKN, saya kira bapak ibu sekalian yang menyetujui anggaran PUPR tahun 2020, tidak ada satu pun kegiatan terkait IKN di tahun ini," ujar Basuki dalam rapat kerja daring bersama Komisi V DPR di Jakarta, Selasa, 21 April 2020, dikutip dari Antara.

Basuki menjelaskan tidak ada satu pun kegiatan terkait ibu kota negara baru pada tahun ini karena memang payung hukum dan undang-undangnya belum ada, sehingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak mengalokasikannya.

Kalau kegiatan-kegiatan itu ditunda tahun depan dengan seizin Komisi V DPR RI, itu nanti akan jadi prioritas kegiatan pada tahun 2021.

Basuki menjelaskan bahwa keberadaan perangkat lunak atau software terkait ibukota negara baru hanyalah untuk mempersiapkan gagasan-gagasan, bukan desain ibukota. 

"Kalau ada software-software, ini hanya untuk persiapan misalnya gagasan-gagasan bagaimana kalau memang IKN nanti jadi kita punya gagasannya, bukan desainnya," tutur dia.

Bukan Batal Tapi Ditunda

Dalam kesempatan yang sama, Basuki menuturkan penghematan yang dilakukan melalui realokasi program dan anggaran tahun 2020 bukanlah pembatalan, melainkan penundaan kegiatan.

"Tentang penghematan tadi, jadi pada awal presentasi saya menyampaikan bahwa penghematan ini bukanlah pembatalan kegiatan melainkan penundaan," ujar Basuki.

Dia menjelaskan, misalnya Bendungan Ameroro di Sulawesi Tenggara itu nanti bulan Juni direncanakan akan dilakukan penandatanganan kontraknya. Sedangkan untuk proyek Pasar Wajo itu tidak mungkin dibatalkan kontraknya namun diubah menjadi proyek tahun jamak atau multiyears.

"Saya kira itu definisinya yakni penundaan. Kalau kegiatan-kegiatan itu ditunda tahun depan dengan seizin Komisi V DPR RI, itu nanti akan jadi prioritas kegiatan pada tahun 2021 yang ditenderkan secara dini pada Oktober 2020. Jadi itu adalah penundaan kegiatan, bukan pembatalan," ujarnya.

Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR berencana melakukan realokasi anggaran sebesar Rp 24,53 triliun untuk membantu penanggulangan pandemi Covid-19.

Menteri Basuki mengatakan bahwa jumlah tersebut akan direalokasi oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan kebutuhan nasional bagi tiga prioritas yakni membantu sektor kesehatan dalam melindungi publik dari pandemi Covid-19, kemudian untuk jaringan pengaman sosial bagi masyarakat miskin, dan membantu industri konstruksi terutama UMKM guna mencegah PHK serta menjaga daya beli masyarakat di pedesaan. []

Berita terkait
Pembahasan Ibu Kota Baru Ditunda, Istana Fokus Corona
Juru bicara Presiden bidang sosial Angkie Yudistia mengatakan pembahasan mengenai pemindahan Ibu Kota Baru ditunda akibat wabah virus corona.
Sah! Jokowi Larang Masyarakat Mudik Lebaran 2020
Presiden Jokowi resmi melarang mudik Lebaran tahun 2020 untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Kita Mudik Lebaran 2020, Bawa Benih Virus ke Kampung
Menag Fachrul Razi mengatakan jika kita mudik otomatis tanpa disadari membawa benih-benih virus ke kampung halaman.
0
Jokowi Lantik Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul
Presiden Joko Widodo hari ini, Kamis, 30 April 2020 resmi melantik Manahan MP Sitompul sebagai Hakim Konstitusi 2020-2025.