Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Sofyan A. Djalil, menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) yang diselenggarakan di Aula Prona Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin, 27 Desember 2021.
Agenda Rapim kali ini, membahas Capaian Akhir Tahun 2021 untuk Kegiatan Realisasi Anggaran, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Reforma Agraria, Penanganan Permasalahan Pertanahan, Tata Ruang, dan Penertiban Tanah dan Ruang.
Dalam kesempatan ini, Sofyan A. Djalil menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN telah menunjukkan banyak kemajuan selama tahun 2021, meski di tengah kondisi pandemi Covid-19. Ia meminta jajarannya menyiapkan mitigasi agar ke depannya masalah-masalah dapat ditangani dengan lebih baik.
Intinya ialah pemerintah ingin menciptakan tertib hukum di Indonesia di semua lini jadi kalau kita bicara mafia tanah ini ialah salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan tertib hukum.
"Tahun 2021 sudah banyak kemajuan yang dicapai. Walaupun demikian, banyak masalah yang masih perlu kita perbaiki. Tahun depan kita akan melakukan mitigasi, mudah-mudahan bisa kita perbaiki kinerja kita," ujarnya.
- Baca Juga: Menteri ATR/BPN Imbau Tingkatkan Kompetensi PPAT
- Baca Juga: Menteri ATR/BPN: Sertifikat Tanah Permudah Modal Usah
Tidak hanya di pusat, ia juga memerhatikan kualitas kinerja di kantor wilayah dan kantor pertanahan di daerah. Menurutnya, Kementerian ATR/BPN terus melakukan perbaikan internal, misalnya terkait komitmen memerangi mafia tanah. Hal tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan tertib hukum di Indonesia.
"Jadi, di daerah juga masalah kualitas kerja kita, harus betul-betul terus diperhatikan. Kemudian hal yang lain lagi, kita banyak melakukan tindakan untuk bersih-bersih. Masalah mafia tanah ini komitmen Presiden, seperti juga mafia hukum. Intinya ialah pemerintah ingin menciptakan tertib hukum di Indonesia, di semua lini. Jadi, kalau kita bicara mafia tanah ini ialah salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan tertib hukum," kata Sofyan A. Djalil.
Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu kunci bagi Indonesia untuk menjadi negara maju.
- Baca Juga: Menteri ATR/BPN: Tanah Hasil Program Redistribusi Jangan Dijual
- Baca Juga: Mudahkan Masyarakat, Kementerian ATR/BPN Terus Masifkan Pendaftaran Tanah
Dengan demikian, memerangi mafia tanah merupakan sebuah cara menciptakan kepastian hukum atas tanah masyarakat, yang juga dapat memberikan pelajaran bagi internal Kementerian ATR/BPN untuk memperbaiki kelemahan yang selama ini menjadi kendala dalam melayani masyarakat.
"Kemudian, akhirnya bagaimana kita bisa menciptakan negeri ini menjadi lebih baik. Kepastian hukum ialah kunci bagi sebuah negara untuk menjadi negara maju. Oleh sebab itu, terkait mafia tanah sebenarnya kita ingin memperbaiki internal kita sehingga di masa depan nanti, hal-hal yang selama ini kelemahan kita bisa diperbaiki," katanya. []
