Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan agar di tahun 2022, sektor perkebunan Indonesia dapat jadi lebih maju, mandiri, dan modern, serta mampu menguasai pasar ekspor. Hal ini menjadi sektor strategis yang mendukung kinerja positif pertanian khususnya selama pandemi Covid-19.
"Ini adalah momentum untuk konsolidasi atas apa yang sudah kita lakukan satu tahun ke belakang, dan apa yang akan kita lakukan di tahun mendatang. Maka di 2022, perkebunan harus menjadi sektor yang makin maju mandiri dan modern," kata Syahrul saat membuka Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan di Bogor dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Selasa 28, Desember 2021.
ia menjelaskan, sektor perkebunan harus mempunyai program unggulan yang dapat mengaktualisasikan sektor ini pada tahun mendatang.
Kami meminta kepada segenap jajaran pertanian dan stakeholders terkait agar bekerja bersama-sama memastikan pelaksanaan kegiatan hingga tercapainya tujuan pengembangan pembangunan perkebunan.
Sementara, ia mendorong agar sektor ini mampu melakukan berbagai bentuk akselerasi, baik dari sisi hulu hingga hilir, antara lain dengan berani menampilkan komoditas unggulan baru di sektor perkebunan.
“Tidak hanya sawit, kita punya komoditas unggulan perkebunan lain yang juga memiliki potensi besar bahkan dipasar dunia, ada kopi, kelapa, jambu mete, kakao, karet, lada, pala, dan cengkeh serta komoditas perkebunan lainnya, potensi ini dapat menjadi modal kita untuk melakukan lompatan-lompatan,” ucap Syahrul.
- Baca Juga: Ekspor Pertanian Januari-Oktober 2021 Capai Rp 518,8 Triliun
- Baca Juga: Ekspor Pertanian Naik 4,18 Persen Selama November 2021
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Pertanian Januari-November 2021 sebesar Rp 569,11 triliun, naik 42,47 % dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp 399,45 triliun, dan sebagian besar dari nilai tersebut merupakan kontribusi dari sektor perkebunan.
"Kinerja ini harus terus di-maintain bahkan ditingkatkan. Ke depan saya ingin warung-warung kopi di dunia harus ada kopi Indonesia, dan produk-produk perkebunan lainnya harus ada di tempat-tempat strategis di dunia," ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, Ali Jamil, mengatakan luas areal perkebunan Indonesia mencapai 27,5 juta hektare dan 65 persen di antaranya adalah perkebunan rakyat.
Perkebunan rakyat ini lanjut Jamil memerlukan dukungan berbagai pihak untuk menghadapi berbagai tantangan baik dalam aspek produktivitas, skala usaha, kepemilikan lahan, hingga permodalan, pembiayaan maupun inovasi teknologi.
“Perkebunan rakyat memerlukan dukungan untuk bangkit dalam menghadapi beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan pembangunan perkebunan, sehingga perlu ada intervensi pemerintah, kerjasama dan sinergi antara kementerian lembaga dan pemangku kepentingan lainya”, kata Jamil.
- Baca Juga: Pemerintah Akan Setop Ekspor Bahan Mentah Tambang Secara Bertahap
- Baca Juga: Buka Peluang Pasar Global, Kemenkeu Dorong Ekspor UMKM
Skema anggaran dalam pembangunan perkebunan rakyat, lanjut Jamil, mulai diarahkan agar tidak hanya bergantung dengan APBN, tetapi diarahkan pada pemanfaatan KUR, CSR dan sumber pembiayaan lainnya.
"Oleh karena itu, kami meminta kepada segenap jajaran pertanian dan stakeholders terkait agar bekerja bersama-sama memastikan pelaksanaan kegiatan hingga tercapainya tujuan pengembangan pembangunan perkebunan," katanya.
(Emilya Rahmawati)
