Makassar, (Tagar 19/2/2019) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengungkapkan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) di 186 pemda Wilayah III berhasil menghemat anggaran hingga Rp 6,9 triliun sepanjang 2018.
Penghematan diperoleh melalui cross cutting program yang kurang sesuai, kemudian dialihkan melalui refocusing program sehingga anggaran tepat sasaran.
"Melalui Sakip paradigma kinerja pemerintah diubah. Bukan lagi hanya melakukan program yang dianggarkan, tetapi cara paling efektif dan efisien mencapai sasaran. Efisiensi atau penghematan yang berhasil dicapai dengan Sakip bukanlah kebocoran," kata Syafruddin dalam keterangan tertulisnya, usai penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Sakip Award bagi pemda Wilayah III, Makassar, Selasa (18/02).
Syafruddin memaparkan, penerapan Sakip memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program, atau kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Penghematan anggaran terjadi, dengan dihapusnya sejumlah kegiatan yang tidak penting, dan yang tidak mendukung kinerja instansi.
Kementerian PANRB melalui Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) tidak habis-habisnya memberikan pendampingan, kepada setiap pemerintah daerah, guna menggelorakan perubahan di masing-masing daerah.
Mantan Wakapolri ini berharap agar tata kelola kinerja seluruh kementerian/lembaga dan pemda, serta program programnya dapat berjalan secara tepat sasaran, efektif dan efisien.
Syafruddin menyampaikan, bahwa penyerahan hasil evaluasi Sakip bukan menjadi ajang menang atau kalah, bukan juga menjadi sebuah kompetisi tentang angka dan nilai, namun lebih dari itu sebagai sebuah milestone atau peninggalan para abdi negara dalam menciptakan perubahan kinerja.
"Setelah sekian lama perjuangan itu mencapai titik ini, tidaklah berhenti dan berakhir disini, melainkan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik, dan lebih baik lagi di tahun mendatang," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Syafruddin mengajak para kepala daerah tidak lagi bekerja hanya untuk membuat laporan, atau hanya untuk menyerap anggaran. Sekarang waktunya bekerja fokus dari hulu ke hilir program.
Efisiensi menurutnya, bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja.
"Misal penerapan e-government melalui e-budgeting untuk menghindari program siluman yang berpotensi penyimpangan," tegasnya.
Sementara itu Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M Yusuf Ateh menjelaskan, hasil evaluasi yang disampaikan kepada pemda, bertujuan untuk mengukur perkembangan implementasi Sakip serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan.
"Kementerian PANRB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi atas implementasi Sakip pada seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah," terangnya.
Yusuf menyatakan, evaluasi tersebut telah dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori. Pengkategorian ini dilakukan bukan sekedar dalam rangka menilai instansi pemerintah, untuk memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja masing-masing instansi pemerintah, sehingga memudahkan proses perbaikan dalam implementasi Sakip.
Penyerahan hasil evaluasi Sakip kali ini diperuntukkan bagi 186 pemda di wilayah III yang terdiri dari seluruh 174 pemerintah Kabupaten/Kota dan 12 pemerintah provinsi se- Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Darah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah,
Menurutnya Sakip adalah katalisator terciptanya efisiensi melalui penguatan implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja.
Tahapan penerapan Sakip dimulai dengan menetapkan sasaran strategis pada masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional.
"Sasaran strategis tersebut harus disertai dengan ukuran keberhasilan dan target yang jelas dan terukur, sehingga instansi pemerintah dapat menjawab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasarannya," pungkasnya. []
