Jakarta - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki sumber daya alam kelautan yang berlimpah, baik hayati maupun non-hayati serta jasa kelautan. Tetapi belum tergarap secara optimal.
Hal ini, diungkapkan Menko Luhut pada peringatan Hari Nusantara ke-63 melalui tayangan zoom. Peringatan Hari Nusantara kali ini mengusung tema “Penguatan Budaya Bahari Demi Peningkatan Ekonomi Era Digital”.
"Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia, atau sepanjang 108.000 km (setelah Kanada), Indonesia memiliki potensi unggulan, dipandang dari sudut geopolitik, geostrategis dan geoekonomi," kata Menko Luhut Minggu, 13 Desember 2020.
"Indonesia juga dikaruniai kekayaan sumber daya alam kelautan yang berlimpah, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya non-hayati dan jasa kelautan yang belum tergarap secara optimal,” lanjutnya.
Menko Luhut menceritakan, Sejarah Nusantara diawali Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang akhirnya mengubah konsepsi tentang negara kepulauan terutama batas wilayahnya.
Indonesia juga dikaruniai kekayaan sumber daya alam kelautan yang berlimpah, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya non-hayati dan jasa kelautan yang belum tergarap secara optimal.
Sebelumnya, luas wilayah Indonesia masih berdasarkan Territoriale Zee en Marietieme Kringen Ordonantie (TZMKO) yang menyatakan bahwa luas wilayah Indonesia hanya sebesar 2.027.087 km2 dan batas territorial laut Indonesia sejauh 3 mil dari garis pantai.
“Keadaan ini mengakibatkan Indonesia akan mudah terpecah-belah, sementara UUD 1945 pada saat itu, tidak membahas mengenai batas-batas wilayah Indonesia,” jelas Menko Luhut.
Deklarasi Djuanda sendiri, dicetuskan oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawijaya kemudian dikenal sebagai konsepsi Wawasan Nusantara. Kini, luas wilayah kedaulatan Indonesia mencapai 8.300.000 km2 setelah batas teritorial laut Indonesia menjadi sejauh 12 mil dari garis pantai.
Sejak saat itu, laut Indonesia termasuk laut di dalam dan di antara kepulauan Indonesia, dan wilayah Indonesia mencakup daratan maupun perairan. Deklarasi ini kemudian disahkan melalui UU No. 4/PRP/Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.
“Konsep deklarasi ini mendasari perjuangan bangsa Indonesia di internasional untuk menjadi rezim negara kepulauan (Archipelagic Nation Concept),” tambah Menko Luhut.
- Baca juga : Luhut: Presiden Jokowi Siap Disuntik Vaksin Bareng Rakyat
- Baca juga : Luhut-Erick Jajaki Kerja Sama Investasi dengan UEA dan Saudi
Wawasan Nusantara pada akhirnya pun diakui sebagai The Archipelagic Nation Concept melalui Konvensi Hukum Laut PBB Ke-III Tahun 1982 dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).
Kemudian di tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Hari Nusantara pun disahkan menjadi hari perayaan nasional sejak diterbitkannya Keputusan RI Nomor 126 tahun 2001 yang diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. []
