Menkeu Dorong Transaksi Pemda Lewat ETP

Menkeu Sri Mulyani mengatakan pemerintah mendorong transaksi pemerintah daerah melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETP).
Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Facebook/Sri Mulyani Indrawati)

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah mendorong transaksi pemerintah daerah (Pemda) melaui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETP). Untuk itu, lima badan pemerintah menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. Kelima kementerian/lembaga tersebut adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sinergi ini bertujuan untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari tunai menjadi nontunai. Selain itu, tujuan lain yang ingin dicapai pemerintah adalah mempercepat integrasi ekonomi digital dan meminimalisir kebocoran anggaran.

"Integrasi ekonomi dan keuangan digital mencakup transaksi pusat ke daerah bahkan sampai ke desa. Feedback loop atau perputaran keuangan negara ini diharapkan betul-betul bisa menggerakkan ekonomi," kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.

Sri Mulyani mengatakan tujuan akhirnya untuk pelayanan nota kesepahaman ini merupakan awal perbaikan proses tata kelola, akuntabilitas dan efektifitas keuangan negara.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan hampir separuh dari keuangan negara disalurkan ke daerah. Hal tersebut memerlukan pengawasan yang tepat sasaran agar dana yang ditransfer efektif dan efisien. "Kita harapkan kebocoran dana negara bisa diminimalisir. Melalui sistem digitalisasi ini transaksi bisa di-trace by wire, by banking system. Ini bagian penting dari gerakan anti korupsi," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung sinergi ini dengan implementasi elektronifikasi pembayaran QRIS (Quick Response Indonesian Standard). "BI juga mendukung pemanfaatan data untuk analisis ekonomi keuangan daerah untuk masukan pemda dan nasional agar terarah mendukung pengembangan ekonomi," ucapnya.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartato berharap ETP bisa mempercepat frontloading atau strategi pembiayaan awal tahun.

"Tidak hanya sent dan delivered, juga disbursed [pencairan] agar mengangkat daya beli masyarakat untuk ketahanan ekonomi nasional," kata Airlangga.[]

Berita terkait
Kemenhub-Kemenkeu Akan Bahas Insentif Penerbangan
Kemnehub dan Kemenkeu akan membahas masalah pengurangan kewajiban penyetoran PNBP yang akan dipakai sebagai salah satu insetif untuk maskapai.
Dana Bos Naik, Begini Skema Penyaluran dari Kemenkeu
Kemenkeu melakukan pemangkasan tahapan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari sebelumnya sebanyak empat kali menjadi tiga kali.
Sri Mulyani Godok Pemangkasan Jam Kerja ASN Kemenkeu
Menkeu Sri Mulyani akan menggodok wacana pemangkasan jam kerja ASN menjadi empat hari dalam satu minggu di lingkungan Kementerian Keuangan.
0
Menkeu AS dan Deputi PM Kanada Bahas Inflasi dan Efek Perang di Ukraina
Yellen bertemu dengan Freeland dan janjikan kerja sama berbagai hal mulai dari sanksi terhadap Rusia hingga peningkatan produksi energi