Serang – Koalisi lima partai politik (Parpol) yaitu Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Berkarya diharapkan bisa kembali terjadi di kontestasi politik Pilkada Serentak Kabupaten Serang tahun 2020.
Hal itu disampaikan bakal calon Bupati Kabupaten Serang dari PKS, Najib Hamas, setelah menyampaikan visi misi bakal calon (balon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang pada Pilkada Serentak 2020, Rabu, 29 Januari 2020, di Cikande, Kabupaten Serang. "Jadi memang semangat perubahannya kita PKS, PAN, Gerindra itu sama," katanya.
Meski sudah melakukan komunikasi politik secara intensi kepada semau partai politik yang ada di Kabupaten Serang. Namun, Najib mengaku belum ada pembahasan dan kesepakatan antara pihaknya dengan partai-partai yang dulu tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur layaknya seperti Pilpres 2019 lalu untuk bisa kembali berkoalisi di Pilkada Kabupaten Serang mengusung dia.
"Nanti kita sepakati perahunya, nanti siapa orang yang akan dimunculkan nanti itu bisa didiskusikan dalam komunikasi politik," ungkapnya. "Itu potensi bukan diharapkan oleh PKS, tapi juga oleh masyarakat Serang," tukasnya.
Mantan anggota DPRD Kabupaten Serang selama 2 periode itu pun dengan tegas menyampaikan rasa optimismenya untuk mendapat rekomendasi dari PAN untuk mengusung dirinya maju dalam kontestasi politik Pilkada Serentak Kabupaten Serang 2020 mendatang. "Saya optimis, kalau ga optimis ngapain saya ada disini. Tapi tetap kita menyesuaikan dengan partai masing-masing karena engga mungkin kita intervensi," pungkasnya.
Menanggapi hal itu, bakal calon Wakil Bupati yang juga merupakan sosok petahana pada Pilkada Kabupaten Serang 2020, Pandji Tirtayasa mengatakan, jika menginginkan terjadinya koalisi pilpres 2019 di Pilkada Kabupaten Serang 2020 merupakan sebuah dinamika dalam politik, dan pihaknya pun merasa tidak keberatan jika itu memang harus terjadi.
"Sah sah saja, itu hak yang tidak bisa kita nafikan. Mungkin saja seperti itu, mungkun bisa tidak seperti itu. Karena apa yang menjadi indikasi nasional itu belum tentu selaras dengan di daerah. Apalagi di nasionalnya sudah cair," katanya. []