Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta masyarakat menghindari memilih calon kepala daerah termasuk calon gubernur (cagub) yang berkampanye dengan mengumpulkan massa. Hal itu ia sampaikan usai menghadiri rapat koordinasi persiapan Pilkada serentak 2020 dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 di Novotel Hotel Balikpapan, Kalimantan Timur.
"Saya minta masyarakat dan media juga melihat kontestan mana yang bisa mengendalikan pendukungnya dan pemilihnya. Kalau terjadi pengumpulan masa besar padahal sudah dilarang, ada arak-arakan dan konvoi, ya lebih baik masyarakat jangan pilih kontestan calon kepala daerah seperti itu," kata Tito Karnavian seperti dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu, 18 Juli 2020.
Dia baru mengendalikan 200 atau 300 orang saja tidak bisa
Mantan Kepala Kepolisian Indonesia (Kapolri) ini berpendapat salah satu kriteria kepala daerah ialah mampu mengendalikan masyarakatnya. Jika calon gubernur, misalnya, tak mampu mengendalikan massa pendukungnya untuk menekan kasus Covid-19, apalagi mengerahkan masyarakat yang jauh lebih besar jumlahnya.
"Dia baru mengendalikan 200 atau 300 orang saja tidak bisa. Bagaimana mau mengendalikan masyarakatnya yang jumlahnya puluhan ribu atau ratusan ribu bahkan jutaan untuk Gubernur ya," ucapnya.
Baca juga
- Soal Pilkada, PDIP Minta Semua Kader Patuhi Megawati
- Aksi Massa di Tengah Pandemi, MUI: Istana Saja Cuek
- PDIP Pilih Anak Jokowi, Gibran: Terima Kasih FX Rudy
Menurut Tito Karnavian, Pilkada tetap berlangsung meskipun pagebluk belum berakhir. Putusan ini lahir berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan penyelenggara Pemilu.
"Jadi ini situasi penyelesaian Covid ini tidak ada satupun peneliti yang tahu dan bisa menjamin 2021 itu selesai. Sehingga skenario untuk 2021 untuk lanjutan Pilkada itu dihilangkan, mau ditunda kapan lagi, kita ambil skenario optimis 9 Desember 2020. Kita tidak ingin pemerintah yang ada, kepala daerah yang ada, kepala daerah yang tidak memiliki legitimasi yang kuat dari rakyatnya. Kepala daerah atau pemerintah yang kuat legitimasinya yang dipilih rakyatnya," ucapnya.
Tito mengatakan pemerintah optimis Pilkada akan lancar tahun ini walau berlangsung di tengah pandemi. Oleh karena itu, ia ingin protokol kesehatan ditegakkan pada setiap tahapan pemilihan.
"Yang penting kita menerapkan protokol kesehatan, itu kuncinya. Sehingga akhirnya disepakti 9 Desember. Pemerintah juga sudah keluarkan Perpu dan minggu depan akan proses untuk menjadi Undang-Undang. Per 12 Juni, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sudah mengeluarkan peraturan baru melanjutkan tahapan, 10 tahapan sisa. Per 15 Juni kemarin juga sudah dimulai tahapan yang mulai bersentuhan dengan masyarakat," ujar Tito Karnavian.[]
