Mendagri Akan Berikan Bantuan untuk Banten

Mendagri Tito Karnavian melakukan Rapat Koordinasi Penanganan Wabah virus Corona dengan Pemerintah Provinsi Banten.
Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Banten Wahidin Halim, Kamis, 19 Maret 2020. (Foto: Tagar/Moh Jumri)

Serang - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan Rapat Koordinasi Penanganan Wabah virus Corona atau Covid-19 dengan Pemerintah Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten Curug Kota Serang, Kamis, 19 Maret 2020.

Kita datang dan berdiskusi langkah yang diambil bupati dan wali kota, sekaligus membahas hambatan dan usulan program.

"Penguatan alat yang diperlukan dalam mitigasi, memberikan bantuan rakyat ekonomi lemah, serta memberikan bantuan ke pengusaha. Realokasi cukup diberitahukan ke DPRD, tidak perlu dirapatkan," ucap Tito Karnavian.

Prinsipnya, kata Tito, dalam upaya membendung penyebaran, memperkuat daya tahan tubuh, dan mempertahankan perekonomian.

Mantan Kapolri itu juga mengapresiasi kesiapan Pemerintah Provinsi Banten dalam menghadapi virus Corona dengan melakukan sejumlah langkah melalui sosialisasi dan mitigasi warga yang terpapar Covid 19.

"Pak Gubernur sudah membentuk command center Covid 19. Koordinasi dengan kabupaten dan kota juga cukup baik," ucap dia.

Mendagri datang ke Banten karena penduduk Banten yang besar, sekitar 11 juta orang terkonsentrasi di Tangerang yang berdekatan dengan Ibu Kota Jakarta dan daerah lain yang positif Covid-19.

"Kita datang dan berdiskusi langkah yang diambil bupati dan wali kota, sekaligus membahas hambatan dan usulan program," ujar Tito.

Saat ini, kata Tito, telah memasuki fase penularan. Umumnya mengalami grafik eksponensial dengan pertumbuhan yang cepat. Untuk itu, pemerintah melakukan edukasi ke masyarakat berdasarkan hasil pengalaman Pemerintah Tiongkok yang telah dibukukan. 

"Selain upaya-upaya edukasi hingga tingkat terkecil, keluarga. Termasuk menggunakan jaringan Polda dan Korem. Upaya mitigasi, mempersiapkan sarana prasarana rumah sakit, laboratorium dan lain-lain agar masyarakat dapat melakukan pemeriksaan dan perawatan jika positif. Juga perawatan jika terjadi peningkatan pasien positif," ucap Tito.

Menurut dia, penanganan Covid-19 memerlukan langkah-langkah yang memperhatikan dimensi kesehatan dan dimensi ekonomi. Karena langkah dan kebijakan yang diambil bisa berpengaruh pada dunia usaha, sehingga perlu menjaga kestabilan ekonomi. 

Ia mengatakan, persediaan sembako harus cukup. Selain itum harus memperkuat kapasitas sistem kesehatan, termasuk penyediaan desinfektan di ruang publik dan membantu masyarakat yang masuk kelompok ekonomi rentan.

"Tetap menghidupkan usaha. Banten banyak pabrik yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Termasuk pada usaha menengah, dan UMKM, sehingga mereka masih tetap berjalan usahanya," ujar Tito.

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) telah melakukan beberapa kebijakan dalam menghadapi Virus Corona. Seperti mengeluarkan surat edaran libur sekolah dan menunda Ujian Nasional Berbasis Komputer dan Ujian Nasional Tertulis. Kebijakan yang dilakukan Gubernur itu bertujuan untuk menghindari penularan Virus Corona di Masyarakat.

"Pejabat Pemprov jangan dulu melakukan perjalanan dinas keluar. Kalau untuk anggota DPRD, saya tidak bisa melarangnya."ucap Gubernur.

Berdasarkan data dari website Corona Covid-19 yang dibuat oleh Pemprov Banten, total saat ini yang memang positif terkena Corona berjumlah 19 orang yang masih dirawat 17, meninggal dua dan yang sembuh satu orang. []

Berita terkait
Corona Tak Pengaruhi Geliat Wisata Banten
Himbauan Gubernur Banten Wahidin Halim menghindari tempat keramaian umum untuk mencegah penyebaran Corona tak pengaruhi geliat wisata di Banten.
Gubernur Banten dan Langkah-langkah Tangani Corona
Gubernur Banten Wahidin Halim meminta kepada seluruh kepala daerah lebih pro aktif dalam menghadapi virus Corona.
Antisipasi Corona, Banten Tunda UNBK dan UNKP
Pemerintah Provinsi Banten menunda pelaksanaan UNBK dan UNKP perihal antisipasi penyebaran virus Corona.
0
LaNyalla Minta Pemerintah Serius Berantas Pungli
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah serius memberantas pungutan liar (pungli). Simak ulasannya berikut ini.