Surabaya - Peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional jatuh pada 1 Mei biasanya dilakukan dengan aksi demonstrasi untuk menyampaikan tuntutan. Namun di tengah pandemi Covid-19, kini buruh tidak dapat menyuarakan aspirasinya dengan melakukan aksi.
Tak hanya itu, di tengah pandemi Covid-19 buruh juga tengah diuji dengan berbagai persoalan, seperti halnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun dirumahkan.
Tidak hanya berat untuk para buruh tapi juga pelaku usaha. Semua merasakan dampaknya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak pelaku usaha gulung tikar. Namun, dampak Covid-19 ini tidak hanya dirasakan Indonesia saja, tetapi juga berdampak pada 213 negara dunia.
Khofifah menyebut situasi ini pasti tidak ada yang menginginkannya. Namun hal ini tidak bisa dibendung oleh manusia.
"Tidak hanya berat untuk para buruh tapi juga pelaku usaha. Semua merasakan dampaknya," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Jumat, 1 Mei 2020
Mantan Menteri Sosial itu mencatat hingga saat ini pekerja di Jawa Timur yang dirumahkan mencapai 32.365 orang dari 555 perusahaan. Mayoritas hal ini melanda sektor perhotelan dan pariwisata.
Tak hanya di sektor itu saja, pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap bidang lain mengakibatkan ribuan buruh di PHK. Tercatat hingga akhir April terkumpul 5.348 pekerja di PHK dari 210 perusahaan di Jawa Timur.
Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jatim juga turut merasakan dampak Covid-19 ini. Sebanyak 1.895 orang PMI pulang akibat habis kontrak. Sedangkan, 386 lainnya dipulangkan paksa (deportasi) dari negara tujuan pekerja.
Mantan anggota DPR RI itu mengungkapkan 4.801 calon PMI seharusnya berangkat ke luar negeri untuk bekerja harus batal karena negara tujuan menolaknya. Calon PMI turut menambah jumlah angka pengangguran di Jawa Timur.
"Tidak banyak yang bisa dilakukan. Ini tahun berat, karenanya saya pun meminta para buruh untuk bersabar dan menunggu hingga situasi kembali normal," tuturnya.
Khofifah mengatakan Pemerintah Pusat dan Pemprov Jatim berupaya maksimal mengatasi persoalan ini. Salah satunya dengan meluncurkan kartu prakerja sebagai social safety net. Dukungan yang diberikan Pemprov Jatim berupa pendirian helpdesk mempermudah akses pekerja terhadap kartu prakerja.
"Total ada 56 titik helpdesk yang terdiri atas 38 helpdesk di Disnaker Kab/Kota, 16 UPT BLK Disnakerprov Jatim, Kantor UPT P2TK yang beralih fungsi dan di kantor Disnakertrans Provinsi," paparnya.
Sementara untuk PMI, Pemprov Jatim telah memfasilitasi kepulangannya menuju ke daerah asal setelah dilakukan rapid test Covid-19 saat tiba di Jawa Timur. Khofifah mendorong kepada para pengusaha yang masih menjalankan aktivitas produksi untuk tetap melindungi pekerja sesuai protokol kesehatan, meliburkan pekerja atau bekerja dari rumah.
Khofifah berharap ketika wabah ini mereda, pelaku usaha dapat kembali bangkit dan memanggil para pekerjanya lagi. Dengan begitu, tingkat kesejahteraan para buruh di Jatim tidak akan jatuh terlalu dalam.
"Kepada Komponen pekerja, pengusaha, Apindo untuk bekerja sama dan tetap berdoa agar badai Covid-19 ini segera berlalu dan kita segera melakukan pemulihan ekonomi," tuturnya. []