Masyarakat Pedalaman Kabupaten Dairi Rasakan Kemudahan Sertifikasi Tanah melalui PTSL

Komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memberikan pelayanan terbaik dan memudahkan masayarakat.
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. (Foto: Tagar/Kementerian ATR/BPN)

Jakarta - Komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memberikan pelayanan terbaik dan memudahkan masyarakat telah diwujudkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

Saat ini, PTSL sudah menjangkau masyarakat di penjuru Indonesia. Kabupaten Dairi yang terletak 170 kilometer dengan waktu tempuh sekitar lima jam dari Ibu Kota Provinsi Sumatra Utara menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus Kementerian ATR/BPN.

Kemudahan pengurusan sertipikat tanah dengan PTSL diungkapkan Marulak Sianturi (64) warga Desa Lae Parira, Kabupaten Dairi. Ia merupakan salah seorang penerima sertipikat tanah yang diserahkan langsung dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Lapangan Sudirman, Sidikalang, Kabupaten Dairi, belum lama ini.


Saya berpesan untuk pemerintah, biar semua masyarakat yang ada di kota, di desa biar cepat mendapat modal, biar usaha mereka bisa berkembang dipermudahlah untuk mendapatkan sertifikat tanah.


Menurut pensiunan guru ini, proses pendaftaran sertipikat sangat cepat dan mudah. Sertifikat tanah miliknya dapat bermanfaat untuk keperluan di masa mendatang. 

"Prosesnya tidak lama dan biaya sangat terbantu dibandingkan jika kita mengurus sendiri. Saya senang dengan adanya sertipikat yang sudah saya pegang, ini bisa saya pakai untuk keperluan ke depannya. Terima kasih atas program dari pemerintah dan Pak Presiden," ujar Marulak Sianturi.

Warga Kabupaten Dairi lainnya, Jenda Samosir (45) yang sehari-hari berprofesi sebagai sopir angkutan umum merasakan hal yang sama. Sertipikat untuk rumah yang kini dimilikinya merupakan hasil mengikuti program PTSL. 

"Terima kasih buat Bapak Jokowi, saya mendapatkan sertipikat ini untuk modal membeli angkot satu lagi untuk bisa terangkut nanti masyarakat dari desa saya, juga untuk mengangkut anak-anak sekolah," ujarnya.

Ia merasa senang lantaran sertipikat tanah dapat membuat masyarakat lebih mudah dan lebih percaya untuk meminjam uang  serta memperbanyak modal untuk usaha. 

"Saya berpesan untuk pemerintah, biar semua masyarakat yang ada di kota, di desa biar cepat mendapat modal, biar usaha mereka bisa berkembang, dipermudahlah untuk mendapatkan sertifikat tanah," ucap Jenda Samosir.

T. Pakpahan (80) warga sepuh dari Desa Pegagan Julu, Kabupaten Dairi turut menyampaikan rasa bahagianya setelah mendapatkan sertipikat tanah. 

Sebagai seorang petani yang telah lama mengolah sawah dan ladangnya, ia mengucapkan terima kasih kepada presiden yang telah peduli kepada masyarakat hingga ke pedalaman. 

"Saya senang mendapat sertipikat ini. Terima kasih Pak Jokowi, saya sudah dapat sertipikat tanah," katanya.

Sebagai informasi, pada hari yang sama, Presiden Joko Widodo menyerahkan 600 sertifikat tanah kepada masyarakat Kabupaten Dairi. 

Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono; Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat. []


Berita terkait
Kementerian ATR/BPN Dukung Kesetaraan Gender dalam Penguatan Ruang Kelola Bagi Perempuan
Wamen ATR/Waka BPN Surya Tjandra mengatakan terdapat empat faktor yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia.
Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan Program Strategis Nasional di Kabupaten Buleleng
Diserahkan juga 10 sertipikat tanah hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Kabupaten Buleleng.
Kementerian ATR/BPN Wujudkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Terintegrasi
Kementerian ATR/BPN sebagai lembaga pelayan masyarakat pun turut mengimplementasikan digital melayani pada berbagai aspek pengaduan masyarakat.