Masyarakat Papua Minta TNI-Polisi Ditarik dari Nduga

Masyarakat Papua yang diwakili oleh Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga, Papua meminta pemerintah menarik pasukan TNI dan Polisi dari Kabupaten Nduga.
Prajurit Korps Marinir TNI AL bersama Marinir Amerika Serikat United States Marine Corps (USMC) berlatih bersama. (Foto: Antara/Budi Candra Setya)

Jakarta - Masyarakat Papua yang diwakili oleh Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga, Papua meminta pemerintah menarik pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) dari Kabupaten Nduga. Mereka menilai seusai operasi keamanan justru banyak korban berjatuhan di sana.

Berdasarkan temuan dari Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga sejak Desember 2018 hingga Juli 2019, setidaknya ada 184 korban kemanusiaan di Nduga.

"Persoalan ini akumulasi dari semua hal yang terjadi sebelumnya. Kami berharap pihak TNI bisa tarik pasukan sehingga para masyarakat Nduga bisa kembali ke rumahnya," kata Koordinator Gereja Kingmi di Tanah Papua Kabupaten Jayawijaya Esmon Walilo di kantor Yayasan Amnesty Internasional di Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019 seperti dilansir dari Antara.

Esmon mengungkapkan operasi keamanan di Kabupaten Nduga tak hanya tak menambah jumlah korban tapi turut membuat masyarakat Nduga takut. Operasi keamanan yang dilakukan TNI di sana sampai membuat masyarakat Nduga mengungsi ke hutan bahkan ke beberapa kabupaten kota di luar Nduga.

"Kami menemukan adanya aparat TNI yang melakukan kekerasan, sekolah dan rumah dibakar. Kalau mereka tidak melakukan kejahatan lalu kenapa masyarakat Nduga harus keluar dari wilayahnya?" ujar Esmon.

Kami mau Papua dibangun dalam suasana yang betul-betul damai, tidak perlu ada kekerasan.

Dengan kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan di sana, Esmon yang juga bagian dari Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga, Papua meminta Presiden Joko Widodo menepati janjinya untuk menarik pasukan TNI dan Polri dari seluruh wilayah Nduga.

Karena, operasi keamanan yang terus berlangsung telah menghasilkan ketidakstabilan daerah. "Presiden juga berjanji mau tarik tentara, tetapi sampai sekarang belum dilaksanakan," ucapnya.

Pihak Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga juga meminta pemerintah untuk membuka akses dan memberikan jaminan keamanan bagi jurnalis, tim investigasi HAM, dan pekerja kemanusiaan, baik nasional maupun internasional, untuk masuk ke Kabupaten Nduga, Papua.

Berbagai permintaan yang diminta pada pemerintah menurut Esmon tidak berlebihan. Sebab, masyarakat Papua tidak inginkan kekerasan, mereka inginkan kedamaian.

"Kami mau Papua dibangun dalam suasana yang betul-betul damai, tidak perlu ada kekerasan," tuturnya. []

Baca juga:

Berita terkait
Puing Tragedi Nduga: Pulanglah Nak, Bapak Rindu
Rikki Simanjuntak, pemuda asal Tobasa satu korban dalam peristiwa penembakan OPM di Papua, hingga kini belum ditemukan.