Masyarakat Diminta Kawal & Kritisi Formula E, LKSP: Dana Rakyat yang Dipergunakan Harus Dipertanggungjawabkan dengan Benar

Dia mengingatkan kewajiban Pemprov dan Jakpro untuk merespon hasil temuan BPK perihal studi kelayakan yang sampai sekarang belum dipenuhi.
Formula E Jakarta. (Foto: Tagar/ISt)

TAGAR.id, Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta Andre Vincent Wenas mengatakan bahwa harus bisa dibedakan antara agenda penyelenggaraan Formula-E yang sudah terjadwal dengan kasus penyelidikan yang sedang dikerjakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"KPK wajib untuk terus mengusut dugaan penyelewengan prosedur yang bisa berujung pada praktek kolusi dan korupsi. Misalnya soal pencairan dana untuk commitment-fee yang sebelum jadi Perda sudah dicairkan hanya berdasarkan “surat sakti” dari Gubernur," kata Andre, Kamis, 19 Mei 2022.

Dia mengingatkan kewajiban Pemprov dan Jakpro untuk merespon hasil temuan BPK perihal studi kelayakan yang sampai sekarang belum dipenuhi. Kemudian soal harga tender pembangunan sirkuit dengan realisasinya sampai sekarang.

"Kasus-kasus sebelumnya pun belum ada kejelasannya, mulai dari bukti transfer commitment-fee (oleh siapa kepada siapa? Mana bukti transfernya?), pohon-pohon Mahoni di kawasan Monas yang ditebangi dikemanakan?," sambung dia lagi.

Kata dia, semua proses hukum (yudikatif) yang mesti tetap berjalan, dan itu tak bisa diintervensi oleh eksekutif.

"Lagi pula dana rakyat (APBD) yang dipakai khan sudah begitu besar, dan dalam setiap tahapan prosesnya semestinya bisa dijelaskan atau dipertanggungjawabkan penggunaannya," katanya

Selain itu, lanjut dia, proses di Lembaga legislatif (seperti interpelasi) pun juga tak bisa diintervensi. Masing-masing institusi itu punya hak dan kewenangannya masing-masing.

"Kita semua sekarang seperti di “fait-accompli” soal Formula-E ini, maka sekarang sudah terlanjur diagendakan, maka proses pembangunan sirkuit yang menggunakan uang rakyat itu tidak boleh mangkrak (sia-sia) mesti jadi aset yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya di kemudian hari. Dan penyelenggaraannya setidaknya tak boleh mencoreng nama bangsa," paparnya.

Karena itu, lanjut dia, semua pihak juga ikut mengawal dan mengkritisi Formula E yang tengah di garap oleh KPK ini, supaya penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik. Dan dana rakyat dipergunakan dan dipertanggungjawabkan dengan benar.

"Sampai sekarang pun soal sponsorship-nya pun belum jelas. Konsekuensinya uang rakyat lagi yang mesti dipakai, padahal dulu janjinya tidak bakal membebani APBD. Memang masih banyak pertanyaan, termasuk apakah event ini bakal memberi keuntungan? Kita tidak tahu, tak ada Studi Kelayakannnya yang bisa menjelaskan ini semua. Bagaimana ini?," pungkasnya.[]

Berita terkait
Nestlé Kirim Susu Formula Bayi dari Swiss dan Belanda ke AS
Nestle, raksasa produsen makanan asal Swiss, akan menerbangkan susu formula bayi dari Swiss dan Belanda ke Amerika Serikat (AS)
Pengamat: Kasus Formula E Berpotensi Menodai Karir Politik Anies Baswedan
Karena, kata praktisi hukum ini, secara hukum tidak menjadikan penyelenggaraan itu sebagai kendala.
Fernando Emas: Jangan Sampai Masyarakat Anggap KPK Mandul Tak Berdaya Hadapi Kasus Formula E
Kata Fernando, harapannya KPK tidak akan berlama-lama melakukan penyelidikan terhadap kasus Formula E
0
Melihat Epiknya Momen Malam HUT DKI Jakarta Lewat Lensa Galaxy S22 Series 5G
Selain hadir ke kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam agenda perayaan HUT DKI Jakarta, kamu juga bisa merayakannya dengan jalan-jalan.