Masa Jabatan Presiden 3 Periode Menampar Muka Jokowi

Wacana jabatan presiden menjadi 3 periode merupakan usul yang dapat merugikan , bahkan menampar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pembukaan Kongres XXV KOWANI di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/12/2019).(Foto: Antara/Puspa Perwitasari)

Jakarta - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai wacana jabatan presiden menjadi 3 periode merupakan usul yang dapat merugikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu diungkapkan Pangi melalui pesan tertulis yang diterima Tagar pada Rabu, 4 Desember 2019. "Wajar pak Jokowi sedikit meradang, karena pak Jokowi paling dirugikan dengan mencuatnya wacana ini," kata dia.

Namun di sisi lain ulah politisi 'caper' ini telah menampar muka dan mempermalukan Presiden Jokowi.

Pangi menjelaskan, wacana penambahan masa jabatan presiden memalui amandemen konstitusi merupakan ide ngawur dan a-historis.

"Pengalaman pahit di bawah rezim orde lama dan orde baru sudah lebih dari cukup untuk tidak bermain-main dengan wacana semacam ini," katanya.

Dia mengatakan, penambahan masa jabatan seorang presiden harus dibatasi dan diawasi. Pasalnya, kepemimpinan yang begitu lama dapat memiliki kecenderungan melakukan penyelewengan dan penyimpangan.

"Pengawasan dan pembatasan adalah harga mati jika kita tidak ingin masuk ke dalam lobang yang sama 'rezim otoriter' masa lalu," ujarnya.

Langkah Jokowi menolak masa jabatan presiden menjadi 3 periode dianggapnya sebagai sikap yang tegas dan jujur. Menurut dia Jokowi juga merasa risih dengan adanya elite partai yang mencoba cari muka dengan mengembuskan wacana tersebut.

"Sikap dan posisi politik Pak Jokowi sudah tepat, sikap politiknya yang secara terbuka menolak keras wacana penambahan masa jabatan presiden, bahkan amandemen kelima pun akan beliau tolak karena berpotensi merembes ke pasal-pasal lain yang tidak mencerminkan jati diri bangsa sebagai bangsa demokratis seperti pemilihan presiden via MPR, penambahan masa jabatan presiden dan seterusnya," kata Pangi.

Baca juga: Rocky Gerung Anggap Jokowi Gagal Paham Pancasila

Presiden RI ke-7, kata dia, ia nilai tidak cukup hanya dengan mengeluarkan pernyataan resmi, namun juga harus mengkonsolidasi kekuatan politik di bawah koalisi pemerintahan.

"Jika tidak, sikap presiden akan cenderung dianggap tidak konsisten dan menyimpan motif tertentu," ujarnya.

Selain adanya upaya untuk mencari perhatian dari Presiden Jokowi, dia juga menjelaskan bahwa hal tersebut tanpa disengaja memberikan pukulan kepada ayahanda Gibran Rakabuming Raka itu.

Baca juga: Ancang-ancang Akbar Tandjung, Golkar Salip PDIP

"Ide penambahan masa jabatan presiden tidak punya urgensi sama sekali, usulan ini adalah upaya 'cari muka' dari pendukung di lingkaran (inner circle) presiden untuk mencari perhatian. Namun di sisi lain ulah politisi 'caper' ini telah menampar muka dan mempermalukan Presiden Jokowi," ucapnya.

Pangi berharap, wacana seperti itu harus segera didiskualifikasi untuk masuk ke dalam amandemen konstitusi. Jika tidak dilakukan, menurutnya hal ini akan bergulir semakin liar dan berbahaya karena mengandung isu sensitif.

"Kalau ide-ide ngawur semacam ini dibiarkan bising di panggung publik, tidak menutup kemungkinan amandemen konstitusi akan berjalan liar dan tidak terkendali dan justru sangat berbahaya karena menyasar isu-isu sensitif lainnya," kata Pangi.

Selain itu, dia mengimbau pihak-pihak terkait untuk segera memilah mana wacana yang akan masuk ke dalam amandemen konstitusi. Sebab jika tidak segera dilakukan, wacana-wacana lain akan muncul dan kembali menimbulkan polemik di masyarakat.

"Kalau amandemen kelima lebih banyak mudaratnya, kita sepakat dengan Pak Jokowi, lebih baik jangan diteruskan wacana amandemen tersebut," ujar Pangi. []

Berita terkait
Ini Pesan Jokowi Kepada Para PNS Tapanuli Utara
Bupati Tapanuli Utara membacakan pesan Presiden Jokowi pada perayaan hari ulang tahun Korpri ke-48 di lapangan mini Tarutung.
Jokowi Nilai Munas Golkar Sejuk Usai Bamsoet Mundur
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai mundurnya Bambang Soesatyo (Bamsoet) dari Caketum Golkar membuat Munas partai tersebut terasa sejuk.
Jokowi dan Megawati Hadiri Munas Golkar
Presiden Joko Widodo menghadiri Munas Golkar di Ritz Charlton Jakarta, bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.