Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Martin Manurung tegaskan bahwa destinasi wisata Danau Toba yang berada di Sumatera Utara, sejak dulu menerima wisatawan dari berbagai agama. Hal itu dikatakan Martin kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno.
Martin meminta Sandiaga tak perlu memberikan label tertentu terhadap kawasan wisata tersebut. Sebab, kata dia, warga Danau Toba akan marah jika pelabelan tetap dilakukan.
Tidak perlu terlalu banyak diberikan label. Sehingga, bisa kita kembangkan destinasi wisata dan kita bisa raih pasar sebanyak-banyaknya dari konsumen ini
"Danau Toba itu dapil saya. Kalau ada yang mengatakan akan kembangkan wisata halal Danau Toba, orang-orang (warga daerah) pasti marah. Karena sejak dulu Danau Toba itu sudah menerima dengan baik wisatawan dari berbagai agama," kata Martin kepada Sandiaga Uno, dalam diskusi daring Fraksi Partai NasDem DPR bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan wisata halal di Indonesia, Rabu, 13 Januari 2021.
Anggota DPR daerah pemilihan Sumatera Utara II itu menjelaskan bahwa emenitas atau fasilitas-fasilitas pendukung bagi wisatawan muslim di kawasan wisata Danau Toba,sudah tersedia sejak lama. Seperti hotel dan restoran yang menyediakan makanan halal, tempat ibadah, dan fasilitas pendukung lainnya.
Lebih lanjut, kata dia, masyarakat Danau Toba tidak akan ada yang keberatan jika ingin ditambahkan fasilitas ibadah, seperti mushola.
"Saya mengenal daerah itu (Danau Toba). Saya pikir tidak ada satupun orang yang akan menolak untuk membangun fasilitas mushola. Yang terpenting harus duduk bersama dengan para tokoh masyarakat di sana (mendiskusikan) emenitas atau fasilitas pendukung apa sebenarnya harus kita lengkapi untuk mengembangkan pariwisata Danau Toba ini," ujarnya.
Ketua DPP Partai NasDem ini juga mengungkapkan ihwal data Global Muslim Travel Indeks. Tercatat, Indonesia berada pada posisi pertama untuk destinasi wisata halal terbaik dunia di tahun 2019.
Sehingga, menurutnya tidak perlu ada lagi pemberian label yang justru dapat menciptakan kegaduhan dan merugikan destinasi wisata itu sendiri.
"Ini sebenarnya sudah on the track. Sudah bagus, tinggal kita kerjakan saja di lapangan. Tidak perlu terlalu banyak diberikan label. Sehingga, bisa kita kembangkan destinasi wisata dan kita bisa raih pasar sebanyak-banyaknya dari konsumen ini," ucap Martin.
Dalam diskusi tersebut, Menparekraf Sandiaga Uno berpandangan bahwa pemahaman mengenai pariwisata halal belum satu frekuensi. Dia mengatakan, masih perlu pemahaman yang sama menyoal hal tersebut.
Menurutnya, siapa saja tidak boleh terjebak pada istilah atau terminologi terkait pariwisata halal yang justru dapat membuat kegaduhan.
"Bapak Presiden menitipkan, mbok ya jangan gaduh. Kita nggak mau gaduh lah. Kita mau rangkul semua," ucap mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.
Terkait Danau Toba, Sandiaga sepakat bahwa di sana sudah ada fasilitas-fasilitas bagi wisatawan muslim. Seperti restoran penyedia makanan halal.
"Saya sepakat dengan Pak Martin. Betul, memang dalam kunjungan saya ke Danau Toba sudah ada restoran-restoran yang memberikan extention of services," kata Sandi.
"Saya sudah ke Danau Toba, ke Labuhan Bajo, Bali. Semua makanannya halal, itu sudah ada. Tinggal tadi, extention of services," ucapnya.
Sandiaga mengatakan, Danau Toba punya peluang untuk terus berkembang dan semakin banyak dikunjungi. Agar dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya di sektor pariwisata dan membangkitkan ekonomi kreatif.
"Peluang-peluang ini harus kita kembangkan bersama-sama. Dan mudah-mudahan kita tidak terjebak dengan terminologi-terminologi," ungkap Sandi menyambut masukan dari Martin Manurung.
Dalam FGD ini, Fraksi NasDem bersama Menparekraf Sandi Uno sepakat tidak boleh terjebak pada label atau terminologi 'wisata halal' yang melahirkan kegaduhan.
- Baca juga: GAMKI Minta Sandiaga Percepat Pariwisata Kawasan Danau Toba
- Baca juga: Kunker ke Danau Toba, Sandiaga Disambut Spanduk Tolak Wisata Halal
"Kita sepakat kalau soal ketersediaan makanan halal, tempat sembahyang dan lain sebagainya untuk wisatawan muslim dan semua agama. Penyamaan frekuensi seperti ini sangat penting, agar kerja-kerja pembenahan yang dilakukan pemerintah bisa lebih maksimal," kata Martin mengakhiri.[] (Magang/Victor Johanes)
