UNTUK INDONESIA

GAMKI Minta Sandiaga Percepat Pariwisata Kawasan Danau Toba

GAMKI) Toba berharap pemerintah melakukan percepatan pembangunan pariwisata di Kawasan Danau Toba.
GAMKI Toba. (Foto: Tagar/Istimewa)

Jakarta - Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Toba berharap pemerintah pusat dan daerah melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya percepatan pembangunan pariwisata di Kawasan Danau Toba. Hal tersebut bertujuan agar mampu mendongkrak perekonomian dari sektor pariwisata.

Pernyataan tersebut disampaiakan Ketua DPC GAMKI Toba, Mekar Sinurat usai kunjungan kerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno beberapa waktu lalu di Danau Toba. 

"Salah satu langkah penting membangun pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal adalah dengan melindungi hak-hak masyarakat adat yang ada di sekitar kawasan wisata, melalui Undang-Undang, Peraturan Daerah (Perda), ataupun peraturan perundang-undangan lainnya," kata Mekar Sinurat di Balige pada Selasa, 5 Januari 2021.

Kita harus membangun gerakan sadar wisata dengan pendekatan budaya yang ramah terhadap wisatawan lokal dan mancanegara.

Baca juga: Kunker ke Danau Toba, Sandiaga Disambut Spanduk Tolak Wisata Halal

Pihaknya mendukung percepatan pembangunan pariwisata Kawasan Danau Toba dengan berbasis pada budaya dan kearifan lokal. Salah satu upaya yang dilakukan GAMKI Toba adalah dengan melakukan webinar tentang sadar wisata dan memasang spanduk di berbagai lokasi berisikan aspirasi kepada pemerintah dan masyarakat. 

"Karena itu kami mendukung Pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat. Begitu juga Pemda perlu segera membuat Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat," tuturnya.

Mekar Sirait mengajak semua stakeholder di Kawasan Danau Toba, khususnya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten se-Kawasan Danau Toba untuk fokus mengembangkan pariwisata dengan berbasis pada pemberdayaan dan pendampingan masyarakat lokal.

"Kita harus membangun gerakan sadar wisata dengan pendekatan budaya yang ramah terhadap wisatawan lokal dan mancanegara. Pemerintah dan pelaku wisata perlu menyediakan fasilitas dan pelayanan yang membuat wisatawan dapat nyaman dan betah berwisata di Danau Toba serta tidak kesulitan mencari fasilitas tersebut di saat dibutuhkan," katanya.

Ia mencontohkan fasilitas kamar mandi atau WC umum, musala ataupun ruang berdoa, rumah makan yang menyediakan makanan halal ataupun untuk vegetarian, fasilitas untuk disabilitas, ruang menyusui, dan lainnya.

"Pemerintah harus gencar melakukan edukasi dan sosialisasi kepada para pelaku wisata tentang bagaimana membangun kawasan wisata yang ramah kepada wisatawan dari berbagai latar belakang daerah, agama, suku, negara, dengan pendekatan budaya dan kearifan lokal. Kami yakin, masyarakat cepat atau lambat akan bisa menyesuaikan dengan standar wisata yang dibuat oleh pemerintah," ujarnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, Sekretaris DPP GAMKI Bidang Pariwisata, Claudia Rande Sumomba mengharapkan pemerintah dapat melakukan pemulihan terhadap pariwisata Indonesia dengan memperhatikan dua hal yang esensial yakni keamanan dan kenyamanan wisatawan, baik lokal dan mancanegara.

"Keamanan yang bisa dilakukan adalah dengan memperhatikan konsep Cleanliness, Health, Safety, and Environmental (CHSE) di setiap daerah wisata, baik yang sudah terkenal ataupun yang masih dalam tahap pengembangan dan berada di daerah yang jauh dari kota-kota besar," kata Claudia di Jakarta, Selasa, 5 Januari 2021.

Baca juga: Menparekraf Sandiaga Uno di Danau Toba Pakai Batik Batak

Jika dari segi kenyamanan, lanjut Claudia, tidak hanya kenyamanan secara jasmani tetapi juga batiniah. Hal tersebut akan berujung kepada pelayanan luar biasa (unbelievable service level) bagi seluruh lapisan dan kelompok masyarakat.

"Penting untuk menjual value unique di masing-masing tempat wisata dengan peningkatan kualitas SDM penduduk lokal, produk hasil kearifan lokal, dan budaya lokal. Dimulai dari promosi agar wisatawan tertarik untuk datang, pelayanan dan pengalaman selama berwisata, fasilitas hiburan wisata dan beribadah, serta kemudahan akses menuju tempat wisata," ucapnya.

Semua konsep pengembangan ini membutuhkan penyuluhan, pelatihan, dan kerjasama mulai dari hulu ke hilir, yakni di antara institusi pemerintah pusat, daerah, pelaku wisata, serta penduduk setempat atau masyarakat lokal. 

"Dengan pelayanan secara holistik yang dilakukan oleh semua stakeholder di kawasan wisata, kita berharap para wisatawan akan nyaman dan tertarik untuk datang kembali, bahkan ikut membantu untuk mempromosikan berbagai tempat wisata di Indonesia," katanya. []

Berita terkait
Abdon Nababan: PT TPL Harus ke Luar dari Kawasan Danau Toba
PT Toba Pulp Lestari atau PT TPL sejak awal pendiriannya sudah diperkirakan para ahli ekologi menjadi sumber krisis sosio-ekologi di Sumatera.
Ditahan Jaksa, Aktivis Lingkungan di Toba Ini Layak Terima Award
Kejaksaan di Sumatera Utara menangkap Sebastian Hutabarat pada Selasa, 5 Januari 2021. Sebastian adalah aktivis lingkungan di kawasan Danau Toba.
PT Toba Pulp Lestari Kriminalisasi Masyarakat Adat Taput
PT Toba Pulp Lestari diduga melakukan kriminalisasi terhadap warga Masyarakat Adat di Tapanuli Utara (Taput), Sumut.
0
GAMKI Minta Sandiaga Percepat Pariwisata Kawasan Danau Toba
GAMKI) Toba berharap pemerintah melakukan percepatan pembangunan pariwisata di Kawasan Danau Toba.