Jakarta - Ketua Presidium Ind Police Watch Neta S Pane mengatakan Kepolisian Republik Indonesia dan jajaran intelijen perlu mewaspadai adanya manuver politik dari tiga kelompok koalisi yang ingin menggagalkan pelantikan Jokowi sebagai presiden periode kedua pada 20 Oktober 2019.
Neta menyebut manuver tersebut akan mereka kamuflase dengan aksi demo anarkis untuk menolak UU KUHP, UU KPK, dan lain-lain.
"Dari penelusuran Ind Police Watch (IPW) kelompok-kelompok ini akan memperalat oknum mahasiswa dan kalangan preman dalam menggulirkan aksinya," kata Neta dalam siaran pers diterima Tagar, Senin pagi, 7 Oktober 2019.
Ketiga kelompok tersebut. Pertama, koalisi kelompok radikal keagamaan, Kedua, koalisi kelompok sekuler yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi karena kepentingannya tidak terakomodir. Ketiga, kelompok yang mencoba memainkan bargaining posisi dengan Jokowi.
Kekacauan yang akan dilakukan kelompok-kelompok radikal yang bersekutu dengan kelompok sakit hati.
Neta mengatakan, meskipun IPW berkeyakinan manuver ketiga kelompok itu tidak akan menuai hasil, tapi jajaran kepolisian tetap perlu mencermatinya agar aksi-aksi yang dikamuflase ketiga kelompok itu tidak menimbulkan kekacauan dan kerusakan di ibukota Jakarta.
"Adanya aksi demo di sejumlah kota di Papua yang berujung pada terjadinya kerusuhan sosial membuat konsentrasi Polri terbelah. Begitu juga penempatan personel menjadi terbelah antara mengamankan Papua dan berkonsentrasi mengantisipasi keamanan situasi ibu kota Jakarta," kata Neta.
Untuk itu, lanjut Neta, dalam mempersiapkan keamanan Jakarta saat pelantikan Jokowi sebagai presiden, Polri perlu meminta tambahan dukungan personel TNI dalam mengamankan objek objek vital.
Selain itu, "Intelejen kepolisian perlu memantau kantong-kantong radikalisme di seputar Jabodetabek serta memburu penyandang dana aksi demo yang berniat menggagalkan upaya pelantikan Jokowi sebagai presiden pada 20 Oktober 2019," kata Neta.
Neta menambahkan tindakan persuasif, perepentif, dan antisipatif yang tegas perlu dilakukan jajaran kepolisian, jauh sebelum pelantikan presiden dilakukan. Aksi 'jangan biarkan telur menjadi naga' harus dilakukan Polri tanpa kompromi.
Meski, lanjut Neta, mungkin banyak pihak yang akan mengecam tindakan tegas itu, tapi Polri jangan bergeming.
Sebab misi Polri tiada lain, kata Neta, yakni mengamankan konstitusi dan mengamankan masyarakat luas dari kekacauan yang akan dilakukan kelompok-kelompok radikal yang bersekutu dengan kelompok sakit hati.
"Polri harus berani bersikap tegas demi menjaga keamanan masyarakat luas dan sikap tegas Polri itu pasti akan didukung masyarakat luas," demikian Neta S Pane. []
