TAGAR.id - Pengadilan Pakistan pada Senin (23/10-2023) mendakwa mantan Perdana Menter (PM) Pakistan, Imran Khan, dengan tuduhan mengungkapkan rahasia resmi setelah penggulingan dari jabatannya pada tahun 2022.
Atas dakwaan itu, Imran Khan dapat menghadapi kemungkinan hukuman mati dan tidak dapat mencalonkan diri dalam pemilihan parlemen pada bulan Januari 2024.
Khan dan Shah Mahmood Qureshi, seorang ajudan dekat dan wakil pemimpin partai oposisi Pakistan Tehreek-e-Insaf, akan diadili minggu ini di sebuah penjara dengan tingkat keamanan yang tinggi di kota Garnisun Rawalpindi.
Tuduhan mengungkapkan rahasia negara dapat dijatuhi hukuman mulai dari penjara seumur hidup hingga hukuman mati, menurut Umair Niazi, salah satu pengacara Khan. Namun, Niazi mengatakan bahwa ia yakin Khan dan Qureshi akan dibebaskan karena mereka tidak melakukan "kesalahan apa pun."
Persidangan akan dimulai pada Jumat (27/10-2023), baik Khan maupun Qureshi telah menyangkal tuduhan terhadap mereka. Sidang akan berlangsung di hadapan pengadilan khusus secara tertutup di Penjara Adiyala, tempat Khan ditahan. Pengacara Khan telah mengajukan keberatan atas persidangan yang dilakukan secara tertutup.
Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan (tengah) tiba di sebuah acara di Peshawar untuk memberikan pidato pertamanya setelah ia digulingkan dari kursi perdana menteri, pada 13 April 2022 (Foto: voaindonesia.com - Reuters/Fayaz Aziz)
Awal mula tuduhan mengungkap rahasia resmi
Kasus ini terkait pidato Khan dan pengibaran surat diplomatik rahasia pada sebuah rapat umum setelah pemecatannya dalam mosi tidak percaya di parlemen pada 2022. Dokumen tersebut yang dijuluki Cipher, belum dipublikasikan baik oleh pemerintah maupun pengacara Khan, tetapi tampaknya merupakan korespondensi diplomatik antara duta besar Pakistan untuk Washington dan Kementerian Luar Negeri di Islamabad.
Pada saat itu, Khan memegang surat yang diduga mengklaim bahwa surat itu adalah bukti bahwa dia diancam dan bahwa penggulingannya adalah konspirasi AS, yang diduga dieksekusi oleh militer dan pemerintah di Pakistan. Washington dan para pejabat Pakistan membantah klaim tersebut.
Pengacara pembela Khan lainnya, Naeem Panjutha, mengklaim pada Senin (23/10) bahwa mantan perdana menteri dan Qureshi "didakwa secara terburu-buru" dengan tujuan untuk menghukum pemimpin oposisi yang populer itu dengan cepat.
Khan menghadapi lebih dari 150 kasus, termasuk dakwaan penghinaan terhadap pengadilan hingga terorisme dan menghasut kekerasan, dan telah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara atas kasus korupsi pada awal Agustus lalu. Setelah itu, Pengadilan Tinggi Islamabad menangguhkan hukuman tersebut yang merupakan kemenangan hukum bagi Khan. Kemenangan ini tidak bertahan lama karena ia ditangkap kembali pada bulan Agustus dalam kasus Cipher.
Para pendukung partai oposisi merayakan kesuksesan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Imran Khan di Karachi, Pakistan, 10 April 2022 (Foto: voaindonesia.com - Fareed Khan/AP Photo)Khan tak dapat ikut pemilu
Untuk saat ini, Khan tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum bulan Januari karena dua hal. Dia harus dibebaskan dari tuduhan korupsi dalam kasus korupsi dan tuduhan kasus Cipher harus dibatalkan.
Panjutha, pengacara Khan, mengatakan dalam sebuah pernyataan video kepada para wartawan pada Senin (23/10) bahwa kliennya tidak mendapatkan pengadilan yang adil.
Selama akhir pekan, saingan politik utama Khan dan mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif kembali ke Pakistan, mengakhiri empat tahun pengasingan yang dipaksakannya sendiri di London. Sharif berpidato pada Sabtu (22/10) dalam sebuah rapat umum kepulangannya di kota Lahore di bagian timur Pakistan, dan menyatakan bahwa ia memaafkan semua orang yang telah menyebabkan kesulitan baginya.
Sharif dan partainya, Liga Muslim Pakistan, diperkirakan akan menghadapi persaingan ketat dalam pemungutan suara pada bulan Januari mendatang dengan partai Khan, yang sangat populer di kalangan rakyat Pakistan.
Sharif telah menjadi buronan sejak ia tidak hadir di pengadilan Pakistan pada tahun 2019 - pada masa kepemimpinan Khan menyusul vonis bersalah dan hukuman 10 tahun penjara atas tuduhan korupsi.
Namun, pengadilan federal baru-baru ini memberinya perlindungan dari penahanan, yang mungkin ia untuk kembali ke rumah. Meskipun begitu, ia masih harus hadir di Pengadilan Tinggi Islamabad pada Selasa (24/10-2023). [bh/rs (AP)]/dw.com/id. []