Jakarta – Jenggot tebal pria itu menjuntai hingga ke dada. Perawakannya kurus, dengan pipi yang sedikit tirus. Rambutnya yang panjang diikat ke belakang, seperti pendekar dalam film-film kolosal babad tanah Jawa.
Intonasi suaranya terdengar mantap saat dia berbicara. Sesekali bahkan terdengar meledak-ledak penuh semangat, meski tak jarang berubah lembut.
Penampilannya jauh dari bayangan orang-orang tentang sosok kepala desa. Biasanya orang membayangkan kepala desa berpenampilan rapi dengan rambut klimis dan berpembawaan tenang.
Sosok Abdul Hamid, Kepala Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, memang tampak unik dan berbeda dari kepala desa kebanyakan. Hanya seragam ASN dengan logo Korpri pada dada kirinya yang menunjukkan bahwa dia seorang abdi negara.
Penampilannya yang unik seolah mencerminkan cara berpikirnya yang tak kalah unik, bahkan sebagian orang menganggap cara berpikirnya sedikit tidak masuk akal.
Pola pikir dan tindakannya sejak menjabat sebagai kepala desa, yang menurut sebagian orang sedikit “gila”, mampu membuat desa yang dipimpinnya berubah drastis. Setidaknya status desa tertinggal pada tahun 2018 mampu dikereknya menjadi desa berkembang, kemudian menjadi desa maju, dan terakhir menjadi desa mandiri.
Bumdes Berpenghasilan Rp 4 Miliar
Bukan hanya meningkatkan status desanya menjadi desa mandiri, Abdul Halim yang menjabat sejak Desember 2017 ini juga meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) hingga sebesar Rp 4 miliar per tahun, PKK pun menghasilkan Rp 1,9 miliar per tahun, dengan rincian Rp 160 juta per bulan. Desanya pun viral dengan sebutan desa miliarder.
Yang kami lakukan, di tengah-tengah pengabdian saya, di tahun ketiga, jangan sampai capaian ini membuat masyarakat dan perangkat desa menjadi terlena. Jadikan sebuah penyemangat, jangan berhenti berinovasi karena prestasi.
Halim mengisahkan perjalanannya mengubah kondisi desa dan perekonomian warga. Pada awal menjabat, pendapatan miliaran rupiah adalah mimpi yang sangat sulit diwujudkan.
Abdul Halim (tengah), Kepala Desa Sekapuk, Gresik, Jawa Timur, bersama perangkat desa meninjau lokasi wisata di kampungnya, Selo Tirto Giri. (Foto: Tagar/Dok Desa Sekapuk)
“Jadi ketika kami (desa) tertinggal, saat itu, semua seolah mimpi bahwa kita bisa meraih Rp 1,2 miliar dari Bumdes. Nah, terkait dengan desa miliarder, Alhamdulillah sekarang ini desa kami memiliki penghasilan yang luar biasa. Desa kami bisa berkembang pesat mulai dari tiga tahun itu mulai dari PKK, kemudian dari bumdesnya (badan usaha milik desa), semua di atas satu miliar,” kata Halim.
PKK, lanjut dia, berpotensi memutar uang senilai Rp 1,9 miliar dari kebangkitan saat pandemi. PKK mengoordinir perempuan Desa Sekapuk untuk mengolah makanan makanan lokal, kemudian dijual di area wisata di desa mereka, yang dikelola oleh Bumdes
“Makanan leluhur tanpa pengawet itu dijadikan camilan, dijadikan jajanan yang bisa dijual. Terus dijual di mana? Salah satu dari usaha bumdes, yaitu pariwisata. Desa kami punya wisata juga masih baru. Baru kita launching di tanggal 1 Januari 2020, kita buka 2,5 bulan tapi tutup karena pandemi selama 3 bulan, dan kemudian kita buka lagi,” ucapnya.
Bumdes yang menghasilkan Rp 4 miliar per tahun tersebut, kemudian menyetor 40% dari penghasilannya pada pemerintah desa untuk peningkatan PADes. Untuk tahun ini, setoran dari Bumdes pada desa sebesar Rp 1.517.000.000.
Meski mampu meningkatkan predikat dari desa tertinggal menjadi desa mandiri, Abdul Halim mengaku kurang sreg dengan predikat desa mandiri. Sebab menurutnya desanya sejak lama sudah mandiri. Bahkan untuk mengelola bekas tempat pembuangan sampah menjadi destinasi wisata pun tanpa bantuan pemerintah daerah setempat.
“Apalagi terkait wisata Selo Tirto Giri, ini kan kami tidak pernah merasakan suntikan dana dari pemerintah untuk wisata itu,” kata saat diwawancarai oleh Fetra Tumanggor, Pemimpin Redaksi Tagar.
Membangun dari Tabungan Warga
Dulunya, kata Abdul Halim, lokasi yang saat ini menjadi obyek wisata tersebut merupakan bukit kapur yang ditambang oleh warga. Selanjutnya, sekitar tahun 2003 bukit kapur itu dialihfungsikan menjadi tempat pembuangan sampah. Itu berlangsung hingga tahun 2018.
“Jadi area ini dulu tambang bukit kapur, kemudian berhenti aktivitasnya dijadikan tempat sampah sejak 2003, kemudian saya bersihkan tahun 2018. Pada tahun 2019 kami bangun dengan tabungan warga,” kata mantan nakhoda kapal ini.
Saat itu Abdul Halim memberlakukan imbauan untuk warga Desa Sekapuk. Mereka diminta untuk menabung sebesar Rp 8 ribu per hari, yang disetor pada masing-masing Ketua RT. Selanjutnya masing-masing ketua RT menyetor uang tabungan warga pada Bumdes setiap tanggal 1.
Dari tabungan warga yang disetor itu, dalam sebulan terkumpul anggaran antara Rp 50 hingga Rp 60 juta.
“Warga menabung setiap hari Rp 8 ribu. Rp 8 ribu dikalikan satu bulan, dihitung 25 hari, jadi ketemunya per bulan Rp 200 ribu. Rp 200 ribu ini inilah yang kita kumpulkan. Dalam sebulan rata-rata dapat Rp 50-Rp 60 juta. Itu yang kita gunakan untuk membagun bekas tempat sampah tersebut,” ujar Abdul Halim lagi.
Halim menjelaskan, pihaknya tidak menggunakan Dana Desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk membangun destinasi wisata itu, karena dalam musyawarah desa sudah disepakati bahwa Dana Desa hanya digunakan untuk pembenahan jalan di perkampungan, termasuk pemasangan paving blok.
“Desa saya menjadi miliarder saat ini, juga dimulai dari kemauan masyarakat tentunya, kebangkitan bersama, jadi sudah menjadi pilihan pemerintah Desa Sekapuk bahwa kalau kita mau mengubah diri kita,” ucapnya.
Setelah pembangunan area wisata itu dilaksanakan, pihaknya menyampaikan pada warga yang menabung, bahwa tabungan mereka bisa diambil pada tahun selanjutnya tanpa dikurangi serupiah pun.
Tapi jika warga yang menabung belum ingin mengambil tabungan mereka, nantinya tabungan mereka akan diganti menjadi obligasi. Artinya warga tersebut turut memiliki hak atas obyek wisata yang dibangun, termasuk keuntungan yang diperoleh dari obyek wisata tersebut.
“Sehingga Desa Sekapuk melahirkan kurang lebih 400 pengusaha pariwisata, kemudian 600 karyawan baru di sektor wisata, Bumdes serta mitra Bumdes.”
Dari inovasi yang dilakukannya bersama perangkat desa dan warga itu, saat ini dari sekitar 6 ribu jiwa warga Desa Sekapuk, sudah cukup sulit ditemukan warga yang menganggur.
Salah satu candi yang ada di kawasan wisata Desa Sekapuk, Gresik, Jawa Timur, Selo Tirto Giri. (Foto: Tagar/Dok Desa Sekapuk)
Kalaupun ada warga yang masih menganggur, Abdul Halim mengatakan, itu merupakan pilihan mereka sendiri. Sebab seluruh warga sudah ditawari untuk bekerja.
“Kalau ada satu atau dua orang yang tidak bekerja, itu pilihan mereka karena ditawari gaji Rp 2 juta mereka (merasa) kurang, mungkin bisa mencari yang lain karena bicara peluang masih banyak. Kalau mereka mau jadi pengusaha aksesoris, bisa, silakan. Yang jelas desa ini masih membuka, bahkan kemarin kita nambah lagi tujuh. Mereka yang sudah kerja di perusahaan, mereka resign dan memilih bekerja di sektor wisata.”
Abdul Halim juga menjelaskan, faktor lain yang menyebabkan desanya mampu meningkatkan status desa tertinggal menjadi mandiri adalah seluruh rumah tangga di desa itu sudah memiliki jamban sendiri.
Dulunya, saat awal dia menjabat, masih ada sebagian warga yang buang air besar sembarangan. Sebanyak 27 rumah tangga di desa itu tidak memiliki jamban.
Selain itu, ada dua daerah di wilayahnya yang rutin terkena wabah demam berdarah saat musim hujan tiba.
“Setiap tahun ada warga saya kena demam berdarah dan meninggal. Alhamdulillah sudah tidak ada lagi dalam 3 tahun terakhir. Dulu ada warga saya yang kena kusta. Sekarang ini ada program Sekapuk Bebas Kusta. Harus bersih, sehat dan dikawal, jangan dijauhi yang kena penyakit itu karena ini bukan pillihan mereka,” kata dia.
Hingga tahun 2018, ada lokasi di Desa Sekapuk yang menjadi langganan banjir. Saat itu Indeks Desa Mandiri Desa Sekapuk hanya 0,44% atau masuk kategori desa tertinggal. Namun setelah semua inovasi yang dilakukan, pada tahun 2019 ada peningkatan menjadi desa maju, IDMnya menjadi 0,75%. “Sekarang ini sudah 0,88%, jadi desa mandiri.” (Bersambung) []
